“Total tenaga honorer yang tidak lulus P3K, kami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) akan mengoptimalkan mereka. Kami minta untuk para honorer yang belum lulus ini tetap bekerja, tetap mendapat NIP dan akan diakomodir menjadi pegawai P3K,” terangnya.
Diakui Plh. BPKSDM bahwa, kuota yang diberikan oleh Kemenpan RB, kuota P3K sebesar 1.800, untuk penerimaan tahap satu dan dua, sehingga diharapkan para tenaga honorer yang namanya belum lulus, tidak kecewa, karena masih ada kesempatan berikutnya.
“Kami mengimbau agar bagi peserta yang namanya tidak lulus, jangan sampai kecewa, karena masih ada kesempatan berikutnya dan kuota yang diberikan Menpan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura tercatat 1.800 lebih,” jelasnya.
Selain itu, sesuai dengan permintaan Bupati Jayapura, bahwa semua pegawai honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun di Kabupaten Jayapura harus diakomodir menjadi P3K.
Baik itu di Distrik, maupun instansi pemerintah lainnya, sehingga dirinya mengajak semua tenaga honorer yang belum lulus, jangan berkecil hati, sesuai dengan permintaan Bupati Jayapura pihaknya siap mengakomodir nama-nama yang belum lulus.
“Yang sudah lulus bisa segerah melengkapi berkasnya, untuk proses selanjutnya, dan untuk tahap kedua, segera akan diumumkan hasilnya,” terangnya.
Menurut Erni Kallem, dalam seleksi P3K akan diutamakan bagi tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun, dan khususnya ditahun ini juga Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura meminta kepada setiap instansi pemerintah agar tidak lagi menerima atau merekrut tenaga kontrak baru.
“Kami fokus saja, mengakomodir bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun, sambil menunggu keputusan selanjutnya,” tambahnya.(ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Rustan, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama sehingga pesan ini terus disampaikan kepada masyarakat.…
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Semuel…
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…