“Kami seperti di-PHP. Saat kami pertanyakan, pihak perusahaan hanya menjawab bahwa Sarmi akan mendapatkan dana bagi hasil lebih besar. Padahal mereka tidak paham, penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) itu ada juknisnya,” ujarnya kecewa.
Ia menegaskan, dana DBH tidak bisa digunakan untuk membangun jalan atau perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki hutan. Akibatnya, masyarakat adat pemilik hutan di Sarmi hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
“Kayunya dari Sarmi, tapi masyarakat Sarmi tidak menikmati apa-apa. Akses ke lokasi juga jauh, harus lewat Bonggo dan menyeberang ke Jayapura. Jualan masyarakat tidak terbeli, ekonomi Sarmi stagnan, sementara ekonomi Kabupaten Jayapura bertumbuh,” tegasnya.
Selain itu, ia khawatir perekrutan tenaga kerja pun sepenuhnya akan berpihak ke Kabupaten Jayapura karena kedekatan lokasi industri.
“Tenaga kerja lapangan pasti diambil dari Jayapura. Sarmi benar-benar hanya jadi penonton. Kami merasa dirugikan besar,” pungkas Hengky.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Terkait ini Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP)…
Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit. Kedua tim sama-sama mempertaruhkan nama daerah masing-masing. Namun Persiker Keerom…
Ia juga meminta para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan apabila terjadi bencana. Menurutnya,…
Hasil ini mengukuhkan Persido Dogiyai sebagai juara Grup A dengan koleksi 7 poin, sementara Persemi…
Kompetisj kasta keempat Tanah Air ini dijadwalkan akan mulai bergulir pada 16 Maret hingga 8…
Berdasarkan keterangan medis, luka tembak masuk dari bawah telinga kanan dan keluar di bagian bawah…