“Kami seperti di-PHP. Saat kami pertanyakan, pihak perusahaan hanya menjawab bahwa Sarmi akan mendapatkan dana bagi hasil lebih besar. Padahal mereka tidak paham, penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) itu ada juknisnya,” ujarnya kecewa.
Ia menegaskan, dana DBH tidak bisa digunakan untuk membangun jalan atau perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki hutan. Akibatnya, masyarakat adat pemilik hutan di Sarmi hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
“Kayunya dari Sarmi, tapi masyarakat Sarmi tidak menikmati apa-apa. Akses ke lokasi juga jauh, harus lewat Bonggo dan menyeberang ke Jayapura. Jualan masyarakat tidak terbeli, ekonomi Sarmi stagnan, sementara ekonomi Kabupaten Jayapura bertumbuh,” tegasnya.
Selain itu, ia khawatir perekrutan tenaga kerja pun sepenuhnya akan berpihak ke Kabupaten Jayapura karena kedekatan lokasi industri.
“Tenaga kerja lapangan pasti diambil dari Jayapura. Sarmi benar-benar hanya jadi penonton. Kami merasa dirugikan besar,” pungkas Hengky.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano meminta kepada manajer klub Owen Rahadiyan untuk segera…
Akibat kerusakan itu, pelayanan air bersih di Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan dan Abepura terdampak…
Langkah strategis ini mencakup tiga pilar utama yakni pengembangan layanan spesialistik, peningkatan kualitas Sumber Daya…
Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Provinsi Papua resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum…
Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L. Watak, berharap rumah singgah yang telah didorong…
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura menilai peluang kerja di Kabupaten Jayapura sebenarnya cukup…