Petugas Medis Segera Dikirim ke Nanggro Trikora

WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi mengakui bahwa tahun 2021 ini setelah dana otsus banyak terpotong, maka pelayanan kesehatan di Distrik Nanggro Trikora  sudah tidak ada. Namun di tahun 2022 mendatang, terhitung Januari harus ada petugas kesehatan yang diterbangkan kesana untuk melakukan pelayanan kesehatan.

  “Bisa saja masa transisi sehabis Natal dan Tahun baru akan muncul penyakit, sehingga harus ada petugas medis kita yang diterbangkan kesana memberikan pelayanan kesehatan bagi warga kita, saya sudah mengantisipasi masalah ini,” ungkap Bupati Jhon Banua, Selasa (28/12) kemarin.

  Menurut Bupati, tahun depan Pemda akan melihat bagaimana untuk menempatkan tenaga medis disana lagi untuk pelayanan terbang. Pihaknya juga sudah memerintahkan kepala Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti masalah ini.

  “Selain petugas medis, kita juga akan menunjuk Plt Kepala Distrik Nanggro Trikora yang baru, sebab untuk pejabat lama sudah mengundurkan diri, dan tugas administrasi disana juga harus berjalan,” jelasnya.

  Bupati juga menyatakan untuk sumber anggaran bagi pelayanan kesehatan di Distrik Nanggro Trikora ini yang dulunya menggunakan dana Otsus, untuk tahun ini pemerintah akan melihat lagi sumber anggarannya dari mana, karena ada banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan disana.

  “Kalau dulu ada petugas dari kijang (Satgas Kaki Telanjang.red) yang dibiayai oleh Otsus kesana, tapi untuk tahun depan tidak tentu kita akan lihat sumber anggaran yang lain, apabila otsus tidak bisa digunakan untuk itu atau tidak mencukupi,”terangnya.

  Ditambahkan bahwa untuk Distrik Nanggro Trikora memiliki 4 Kampung, sehingga  tahun depan ini, pihaknya akan coba untuk melihat pelayanan kesehatan dan pendidikan disana. Sebab warga disana adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya sejak dulu hingga saat ini.

  “Warga Nanggro Trikora sudah menyatakan sikap untuk tetap masuk ke Kabupaten Jayawijaya, mereka tidak mau masuk ke kabupaten lain yang berbatasan dengan mereka, sehingga masalah pelayanan mendasar di sana menjadi tanggungjawab Pemda Jayawijaya,”tutupnya. (jo/tri)