

PJ Bupati Jayawijaya Thony MMayor, S.Pd, MM (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Pemkab Jayawijaya mengajak mengajak 30 anggota DPRK Jayawijaya yang baru saja dilantik untuk berani bersuara menyampaikan amanah rakyat. Sebab lembaga ini tidak boleh diam tapi tapi harus bicara suarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan harus ada dialektika yang terjadi di dalam lembaga wakil rakyat tersebut, sehingga menyuarakan aspirasi masyarat sudah menjadi bagian dari tugas dari anggota DPRK Jayawijaya.
“Lembaga ini harus ada suara, berbicara menyampaikan amanah rakyat, lembaga ini tidak boleh diam, selama melaksanakan tugas ada dinamika, dialektika itulah demokrasi dalam lembaga ini” kata Pj Bupati Jayawijaya jumat (24/1) kemarin.
Dikatakan, dirinya pernah menjabat sebagai Sekwan, kemudian Sekda dan kini diamanahkan sebagai Pj. Bupati Jayawijaya, berbagai dinamika telah dilalui bersama terutama dengan anggota DPRK yang lama, banyak pula kritik dan masukan akan tetapi semua bertujuan baik untuk layanan public yang lebih baik.
“Selama ini kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mungkin banyak yang tidak mengetahui sehingga banyak kritikan tapi kritik dari masyarakat itu kita terima sebagai cambuk untuk kita bekerja lebih baik, yang maha mengetahui hanya Tuhan,” ujar Mayor.
Ia mengapresiasi anggota DPRK lama yang telah selesai melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang dikehendaki oleh rakyat, dimana capaian yang di dapatkan semua ini merupakan kerjasama legislatif dan eksekutif.
“Apa yang kita capai 5 tahun lalu merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua lembaga yang tak bisa berjalan sendiri -sendiri namun harus berjalan bersama sebab DPRK juga merupakan bagian penyelenggara pemerintahan,”jelasnya Thony Mayor. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…