Categories: PEGUNUNGAN

Mantan Bupati Jayawijaya Minta Ijin Pada PJ Bupati

Untuk Intervensi Apabila Ada Pemeriksaan BPK 2024

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar memori serah terima jabatan dari Mantan Bupati Jayawijaya periode 2018-2023 Jhon Richard Banua, SE, MSi kepada  PJ Bupati Dr. Sumule Tumbo, SE, MM di kantor Otonom kemarin, dimana dalam pertemuan itu Mantan Bupati Jayawijaya meminta ijin untuk menginterensi apabila ada pemeriksaan BPK ditahun 2024 mendatang

Mantan Bupati Jayawijaya  Jhon Richard Banua, SE, MSi  mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan pada apel terakhir kemaren kepada seluruh ASN dan masyarakat Jayawijaya bahwa siapapun yang akan menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Jayawijaya harus memberikan dukungannya, karena ini amanant undang-undang yang diberikan oleh pemerintah pusat bukan dari siapa-siapa.

“Kami harus memberikan dukungan karena ini amanat dari pusat, soal usulan itu biasa dan isu-isu yang sedang berkembang itu tidak ada, jadi seluruh ASN untuk menerima Pj Bupati untuk melaksanakan tugas di Kabupaten Jayawijaya,” ungkapnya jumat (22/12) kemarin

Jhon Banua juga sekalian minta izin kepada bapak Pj Bupati bahwa untuk tahun 2023 masih tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati,  sehingga apabila didalam pemeriksaan-pemeriksaan BPK maka pihaknya ijin untuk intervensi karena tanggung jawab adanya.“ Jangan nanti selama satu tahun kepemimpinan Pj. Lalu  ada timbul masalah atau  apa-apa, kami tidak mau seperti  meninggalkan apa yang menjadi tanggungjawab kami sebelumnya,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago