Ia juga menyebutkan untuk pemilihan secara demokrasi langsung dari masyarakat akan dilakukan tahun 2026, mungkin bagian ini yang perlu diperhatikan pemerintah secara baik, agar tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat, ini bahanya jangan sampai salah mengambil kebijakan yang berdampak kepada konflik dalam masyarakat.
“Ini sangat berbahanya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus berpikir kembali untuk melakukan pergantian kepala kampung, jangan sampai masyarakat dikampung yang akan menjadi korban dari kebijakan ini,” tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Wanita Islam,…
Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Disbudpar Jayawijaya Naftali F. Rumbiak, S.Sos, M.Si menyatakan, untuk tahun…
Roda aktivitas warga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali berputar normal. Situasi…
Pj. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule di Nabire, Sabtu, mengatakan pengendalian inflasi tidak lagi…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat lebih dari 100 pendaftar untuk program studi…
Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Sentani Jayapura Citra Mahesa Nusantara, dalam keterangannya…