Bentuk Tim Pengawasan Penyaluran Beras Bantuan Pangan Nasional

WAMENA –Pemkab Jayawijaya telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap Penyaluaran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap I Tahun 2024 untuk pemberian bantuan pangan kepada 38.825 Keluarga Penerima Bantuan (KPM) di wilayah itu yang mulai disalurkan Jumat,(23/2).

Penjabat Bupati Jayawijaya,Dr.Sumule Tumbo,SE.,MM mengatakan untuk kabupaten Jayawijaya sebanyak 38.825 Keluarga Penerima Bantuan (KPM) untuk komoditas beras,dimana setiap keluarga mendapatkan 10 Kg beras tahap 1 Tahun 2024.

“Penyaluran beras ini untuk Kabupaten Jayawijaya telah di lakukan sejak kemarin setelah melakukan launcing bersama di Provinsi Papua Pegunungan,” Sumule Tumbo kepada Wartawan di Wamena Sabtu,(24/02)

Menurutnya perlunya transparansi dalam penyaluran beras bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan jumlah di masing- masing distrik dan kampung di Jayawijaya, artinya jangan sampai penyalurannya disalah gunakan.

“Terkait dengan pengawasan,saya sudah panggil Kepala Bulog dan PT. Yasa selaku pihak penyalur agar apa yang menjadi hak masyarakat betul-betul sampai pada penerima manfaat. Bantuan inikan setiap bulan di bagikan untuk itu saya harapkan harus kawal bersama dengan TNI-Polri bersama pemerintah,”tegas Sumule Tumbo.

Kata PJ Bupati pemerintah kabupaten Jayawijaya sudah membentuk Tim untuk sama -sama mengawal setiap penyalurannya baik ke distrik maupun kampung-kampung, dengan harapan bantuanya sampai pada yang membutuhkan atau warga yang terdata sebagai penerima.

“Saya mengajak seluruh komponon untuk kita proaktif bersama untuk mengawal secara bersama-sama dan jika ada penyalagunaan dalam penyaluran bisa di laporkan kapada Tim yang telah dibentuk sehingga bisa ditindaklanjuti secara aturan berlaku,” katanya.

Ia juga mengaku Tujuan dari bantuan pangan ini merupakan program bagaian dari pengendalian inflasi daerah dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Apalagi saat ini di Jayawijaya merupakan daerah inflasi dan kemiskinan ekstrim. Salah satunya inflasi yang terjadi harga beras masih sangat tinggi.

“Terkait dengan banyak data yang tidak sesuai sambal berjalan penyaluran beras pemerintah juga sambal mendata keluarga -keluarga yang belum mendapatkan atau data keluarga yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk menerima,misalnya ada yang meninggal atau pindah tempat,” tutupnya. (jo)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos