

Suasana masyarakat di Pegunungan Bintang yang antusias untuk membicarakan batas wilayah mereka agar mendapat pelayanan pemerintahan yang jelas, Minggu, (24/10). ( FOTO:Humas For Cepos)
JAYAPURA-Pansus DPRD dan Tim Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan kunjungan kerja ke masyarakat, untuk menindaklanjuti penegasan batas Wilayah Kabupaten Pegubin, Keerom, Yahukimo dan Boven Diguel.
Paulus Mabel Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Bagian Pemerintahan mewakili pemerintah Pegubin mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat banyak yang mengeluh terkait batas wilayah. Karena itu, Pemda bersama masyarakat minta agar pemerintah pusat segera menetapkan batas wilayah yang sudah disepakati.
Menindaklanjuti penegasan batas wilayah antara Pegubin, Keerom, Yahukimo, Keerom dan Boven Digoel di Yahukimo, ada satu Distrik Puldama 3, menurut Mabel, mereka mengambil sikap sementara untuk Kabupaten Keerom masyarakat sudah komunikasi dengan Pemda Keerom dan tinggal administrasinya.
“Sedangkan di Yahukimo karena kurang ada perhatian mereka minta untuk gabung ke Pegunungan Bintang, tapi itu akan dibicarakan lagi ke pemerintahnya begitu juga kabupaten lainnya,” katanya melalui sambungan telepon selulernya, Minggu, (24/10).
“Apa yang menjadi usulan distrik dan kampung itu akan menjadi masukan bagi kami dan saya mewakili pemerintah dan selaku pejabat administratif siap mengakomidir semua aspirasi masyarakat, Bupati sampaikan semua itu kembali kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Pegubin Tonce Nabiyal mengatakan bahwa dirinya mengucap syukur karena Sampai dengan saat ini masyarakat sendiri yang meminta untuk bergabung, sehingga hal ini akan menjadi bukti kuat dengan kunjungan ini kepada pemerintah pusat.
“Masyarakat sendiri sudah mengatakan untuk bergabung, maka aspirasi ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat,” kata Tonce. (oel/tri)
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…