Bupati Temukan Pengaturan Kuota BBM Tak Tertib

WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, Msi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa APMS yang ada di Jayawijaya  untuk mengetahui peredaran Bahan Bakar Minyak yang beredar di Wamena dan sekitarnya. Dari hasil sidak itu ia menemukan adanya pengaturan kuota BBM yang tidak tertib di setiap APMS.   Dalam sidak ini Bupati Jhon menemukan adanya kebebasan pengisian BBM di beberapa tempat seperti APMS Anwarudin, APMS Lasminingsih dan beberapa tempat lainnya. Namun semua masyarakat memilih untuk melakukan pengisian BBM itu di APMS Lasminingsih yang terletak di depan Lapas Wamena.   “Semua masyarakat mengisi di APMS Lasminingsih sehingga APMS yang lain seperti Anwarudin mengalami sepi. Namun hal ini baru dirapatkan dengan Disnakerindag dan petugas yang di lapangan untuk memperbaiki kupon pengisian BBM supaya diatur yang mendapat kupon itu langsung ditentukan APMS-nya, sehingga tidak perlu mengantre hanya di satu tempat,”ungkapnya Kamis (24/6) kemarin.   Sambil menunggu pengaturan kupon kembali, kata Jhon Banua, pihaknya  memerintahkan besok harus ada petugas dari Disnakerindag yang ada di APMS Lasminingsih dan Anwarudin. Supaya kalau di Anwarudin kosong, petugas bisa mengalihkan sebagian kendaraan ke APMS Anwarudin maupun dengan Pelayanan BBM untuk Pengecer juga tidak mengganggu atau pengisiannya lewat nosel.   “Kita minta yang pengecer ini pengisiannya jangan lewat nosel lagi, tetapi dilakukan terpisah atau pengisiannya dilakukan dengan cara manual  sehingga tak mengganggu pelayanan di Nosel ini mulai besok akan dilakukan,”katanya   Bupati menegaskan sampai saat ini masih ada jual beli kupon  pengisian BBM, sehingga ia meminta Disnakerindag untuk melakukan penertiban agar jangan sampai terjadi penumpukan di satu APMS saja, sehingga pihaknya akan melihat kupon jual beli, maka akan dilakukan razia kembali yang disesuaikan dengan plat nomor.   Dalam melakukan penertiban kupon ini , Tegas Bupati , pemerintah telah bekerja sama dengan samsat, Perhubungan dan Disnakerindag agar kendaraan yang pajaknya mati tidak diberikan pelayanan karena kalau pajaknya sudah mati artinya kendaraan itu tidak pernah jalan.   “Kita akan meminta untuk kuota BBM setiap APMS itu disamakan, kami pantau itu agar kuota untuk kendaraan yang pajaknya mati tidak memberikan pelayanan dan  kupon pengisian langsung dengan APMS yang dituju,”tegasnya. (jo/tri)