

Bupati Puncak, Willem Wandik bersama pimpinan dan anggota DPRD Puncak. Foto: Selvi
TIMIKA – DPRD Kabupaten Puncak menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa bhakti 2018-2023 masa sidang kedua Tahun 2023 yang dilakanakan di Hotel Cartenz Timika, Rabu (20/9).
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen dan dihadiri Bupati Puncak, Willem Wandik, anggota DPRD Puncak serta unsur Forkopimda.
Lukius Newegalen dalam sambutannya mengatakan, Bupati Puncak, Willem Wandik telah mengabdi di Kabupaten Puncak selama 2 periode berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai tahun 2023.
Dirinya menilai ada banyak kemajuan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat Puncak. Baik peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan transportasi darat dan udara, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan usaha masyarakat kecil dan menengah.
Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa hasil – hasil pembangunan yang telah dicapai tidak maksimal dikarenakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Kabupaten Puncak mengalami gangguan keamanan yang mengakibatkan roda pemerintahan tidak berjalan maksimal.
Sementara itu, Bupati Puncak, Willem Wandik, mengatakan, secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat selama satu periode RPJMD yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 tahun.
Adapun ruang lingkup penyusunannya yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.
Kemudian kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
“Seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami merasa terhormat dan bersyukur atas amanah yang telah dipercayakan kepada kami berdua selama ini. Pengabdian kami tidaklah terlepas dari dukungan, kerjasama, dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak,” jelasnya.
Dikatakan, pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 telah dijalankan dengan memadukan kebutuhan pembangunan berbagai pemangku kepentingan, yakni kebutuhan masyarakat dan isu strategis Kabupaten Puncak, keselarasan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Selama lima tahun ini, pihaknya telah mengerahkan segala upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Puncak.(ryu)
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…