2024, Gas Subsidi Didorong Komisi VII DPR RI Masuk ke Papua Pegunungan

WAMENA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) berencana untuk menjadikan Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena sebagai pusat pendistribusian gas bersubsidi untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang membawahi 8 kabupaten.

Dimana rencana tersebut akan didorong oleh Komisi VII DPR RI guna penyaluran gas subsidi yang tidak menjangkau sampai ke wilayah Jayawijaya tahun 2024 mendatang, bisa disalurkan kepada masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST, MM menyatakan, pada tahun 2024 mendatang, Kementerian ESDM dan BPH Migas akan membuka penggunaan gas subsidi di wilayah Indonesia bagian Timur dan khusus untuk wilayah Papua, sebab saat ini, tempat penampungannya sudah ada di Jayapura sehingga bisa di pasok ke Provinsi pemekaran yang lainnya.

“Setelah penampungan ini ada maka mereka akan memasok ke wilayah Kita ke Papua Pegunungan juga karena selama ini yang beredar hanya gas Non subsidi 12 Kg, sehingga Wamena bakal menjadi daerah penyalur untuk wilayah kabupaten yang lainnya,”ungkapnya saat di temui di Wamena Kamis (22/6) kemarin.

Untuk gas subsidi ini yang tabung 3 Kg juga di harapkan bisa masuk ke Wamena, namun tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai khususnya jalan, sebab sampai saat ini jalan Wamena ke Jayapura belum sepenuhnya di selesaikan, oleh karena itu pihaknya ingin agar masalah ini juga bisa di selesaikan agar penyaluran Gas tak terhambat.

“Di Wamena selama ini yang beredar hanya non subsidi dan itu pun terbatas serta harga yang cukup tinggi sehingga sulit di jangkau masyarakat menengah kebawah, tapi kalau jalan sudah baik maka kita bisa salurkan gas Subsidi dan di Wamena bisa ada agen penyalurnya,”bebernya.

Secara terpisah Komite BH Migas Yapit Sapta Putra, Sinergi BPH Migas dan DPR RI dalam arakan mendistribusikan BBM secara nasional termasuk gas, sehingga untuk Wamena sendiri sebagai Ibukota papua pegunungan sudah berperan dalam menyalurkan BBM ke 5 kabupaten yang ada di Buwilayah ini,

“Tentu ini menjadi tata tangan tersendiri baik di pusat maupun Provinsi sebab kalau dulunya hanya dilayani dengan level kabupaten saat ini sudah harus berbicara melakukan Distribusi level Provinsi,”tutupnya (jo/tho)