WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan jika nama –nama calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tersebar di media social, perlu dijelaskan jika itu baru sebatas hasil lolos seleksi administrasi untuk guru dan tenaga medis, dan mereka akan mengikuti seleksi selanjutnya dalam system Computer Assisted Test (CAT) lagi.
Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor SPd, MM mnenyatakan terkait dengan nama –nama peserta P3K yang keluar itu baru sebatas lolos dalam seleksi administrasi saja, sedangkan untuk complain jika lebih banyak Non OAP danrin pada OAP dapan disampaikan jika mereka ini yang sudah bekerja lama si sekolah maupun puskesmas yang diangkat oleh sekolah dan puskesmas masing –masing
“Jadi ini sesuai dengan usulan dari sekolah ke dinas Pendidikan dan Usulan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, bahkan juga dari RSUD Wamena, dimana mereka ini sudah lama bekerja selama 5 tahun yang diminta untuk mendaftarkan diri ke P3K,”ungkapnya senin (17/10) kemarin.
Ia juga menjelaskan untuk tahun lalu P3K ini diminta kuota diatas 70an untuk orang Asli Papua, itu yang mendaftar hampir tidak mencapai 50 persen, dan tahun ini juga seperti itu pemerintah prioritas pada anak –anak asli Papua khususnya jayawijaya namun kalau tidak ada yang mau masuk atau mengisi kuota itu tidak bisa dipaksakan.
“kita lihat saja karena saat ini yang sarjana pendidikan juga mau turun ke dunia politik jadi kita tidak bisa paksakan mereka daftar untuk P3K, daftar juga melalui online, namun untuk Jayawijaya data itu sudah ada, yang sekarang daftar dan nama yang keluar untuk administrasi ini mereka yang berkerja di lapangan baik itu di sekolah –sekolah maupun di puskesmas- puskesmas.”kata Thony Mayor
Kata Sekda, khusus untuk guru juga sama selama ini mereka sudah bekerja di sekolah, mengajar yang daftar dan sudah ada data itu sehingga yang lolos administrasi ini yang diumumkan, nanti ada seleksi lagi, tentang kopentensi mereka dan sesuai dengan bidang lilmu yang mereka miliki.
“Seleksi juga dilakukan online melalui CAT sehingga mereka yang akan menentukan hasil mereka sendiri, bukan pemerintah daerah, soal lulus atau tidaknya itu dari mereka sendiri, kalau untuk hasil administrasi memang kami tandatangani itu karena harus di umumkan pemerintah daerah,”katanya
Ia juga menegaskan nama –nama yang lolos administrasi bukan secara individu Bupati, Wakil Bupati atau sekda yang pilih, nama –nama itu yang diusulkan dari Sekolah dan Puskesmas serta RSUD Wamena yang pemerintah akomodir karena sudah bekerja lama, untuk pemerintah daerah menginginkan anak daerah agar tetap dilapalangan tapi kalu tidak ada yang daftar apa yang bisa dilakukan lagi. (jo)