Penetapan Batas Wilayah Bukan Batasi Kekerabatan Masyarakat

WAMENA-Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH, M.Hum menyatakan bahwa penetapan titik koordinas batas wilayah  antara Jayawijaya dan Lanny Jaya ini bukan untuk membatasi kekerabatan masyarakat antara satu dengan lainnya. Contohnya, masyarakat dari wilayah Lanny Jaya bisa membuka kebun di wilayah Jayawijaya, begitu juga sebaliknya. Ini hal yang biasa, sebab ada kekerabatan di antara masyarakat.

  “Kita tentukan titik koordinat, bukan untuk membatasi masyarakat, kita lakukan ini untuk menandai wilayah administrasi dari Pemerintah Jayawijaya dan Lanny Jaya, sehingga menjadi jelas kampung dan distrik mana yang menjadi wilayah administrasi dua kabupaten ini.”ungkapnya Sabtu (16/10) kemarin.

  Wabup juga menyatakan wilayah administrasi ini ditandai agar pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dobel. Ini sering terjadi di wilayah perbatasan dan masyarakat juga yang menjadi dilema masuk ke wilayah administrasi mana. Olreh karena itu, batas dua wilayah ini ditandai agar pembangunan yang dilakukan masing -masing pemerintah sampai dibatas yang sudah disepakati.

  “Kalau tidak ada titik koordinat batas wilayah maka dalam satu wilayah itu pembangunannya bisa dobol. Sebab pemerintah belum tahu batas wilayah yang sebenarnya, sehingga mungkin pembangunan dari Pemda Jayawijaya bisa sampai ke wilayah Pemda Lanny Jaya atau sebaliknya juga begitu,” kata Marthin Yogobi.

  Mantan Kadinsos Jayawijaya menyatakan titik koordinat yang telah ditetapkan ini juga perintah dari kementerian dalam negeri. Sebab, selama ini belum ada titik koordinat, sehingga mereka juga belum bisa menentukan batas wilayah di kedua wilayah ini.  

  “Sama saja ini antara mama dengan anak dimana dari Jayawijaya melahirkan beberapa Kabupaten Pemekaran,  sehingga dengan penetapan titik koordinat ini bukan untuk membatasi masyarakat Jayawijaya dan Lanny Jaya yang memiliki hubungan kekeluargaan,”kata Yogobi.

  Wabub   juga menjelaskan yang namanya daerah perbatasan selalu dirudung masalah. Oleh karena itu, pemerintah ingin memperjelas semuanya. Kalau hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang juga bingung masuk ke wilayah pemerintahan yang mana dan kalau ada musibah juga pemerintah tahu wilayah yang terdampak.

   “Kalau kita tidak punya batas wilayah dan terjadi musibah, pemerintah setempat juga bingung untuk melakukan penanggulangan. Oleh karena itu penentuan titik koordinat ini menjadi penting untuk dilakukan dua pemerintahan,”tutupnya. (jo/tri)