Gubernur Papua Pegunungan Minta Pusat Bagikan DBH PT Freeport

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta kepada pemerintah pusat melalui kementrian Dalam Negeri agar dalam dana bagi hasil (DBH) pajak dari PT Freeport Indonesia bisa juga ke Provinsi Papua Pegunungan.

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan jika DOB ini sangat minim fiskal dan hanya berharap kucuran anggaran dari transfer pemerintah pusat dan hal ini menjadi kendala.

“Kami akui biaya memang cukup tinggi, Inflasi daerah masih tertinggi se indonesia namun dengan kondisi ini pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pergerakan terhadap pemerintahan dan pergerakan roda ekonomi rakyat.”ungkapnya Rabu (13/8) di Wamena

Menurutnya, jika dilihat perekonomian masyarakat di Papua Pegunungan, semua tergantung kepada anggaran pemerintah daerah, namun dalam kurun waktu 2 minggu kemarin ini sudah mulai dilihat ekonomi di wamena mulai hidup karena penerapan anggaran dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan spesifik Gren sudah mulai kucurkan pemerintah pusat.