

KARUBAGA-Akibat curah Hujan cukup tinggi beberapa hari terakhir ini, menyebabkan tempat penyimpanan logistik surat Suara Pilpres dan Pileg 2019 di KPU Kabupaten Tolikara terkena air hujan. .
Anggota KPU Tolikara Divisi SDM Eli Penggu, SH saat pengawasan pelipatan surat suara di Aula KPU Tolikara mengaku menemukan 110 surat suara rusak akibat kena hujan di dalam penyimpanan ini, Kamis (14/3)
“Sebenarnya Gedung tidak memandai untuk KPU taruh barang-barang disini, surat suara bukan rusak dari percetakan namun kena basah di Kantor KPU Tolikara, karena kondisi gedung begini,” ujarnya.
Ketua KPU Tolikara Jundi Wanimbo, S.IP mengaku pihaknya mengalami kesulitan untuk gudang penimpanan logistik surat suara pemilihan umum 2019. “Komisioner KPU serta Sekretariat KPU Tolikara simpan surat suara di Kantor Bupati lama, sebenarnya tidak layak pakai gedung ini, tetapi tidak ada gudang yang bisa menampung semua logistik dengan jumlah yang banyak, sehingga terpaksa kami taruh, “ucapnya .
Sampai detik ini Pemda Tolikara belum memfasilitasi KPU Tolikara untuk sukseskan Pilpres dan Pileg 2019 , sudah beberapa kali memohon kepada Pemda tetapi belum ada respon baik, sehingga pihaknya aktifitas perkantoran apa adanya
Pihaknya koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk membuat berita acara tentang kerusakan surat suara, yang akan diteruskan ke KPU Papua, KPU RI Bawaslu Papua dan Bawaslu Pusat supaya bisa disiapkan untuk cadangan surat suara
Jundi menjelaskan DPT Kabupaten Tolikara secara keseluruhan 230.771 DPT itu, sehingga KPU Propinsi perlu siapkan candangan 2% supaya jika terjadi kerusakan begini kita tinggal koordinasi KPU Propinsi bagian Logistik untuk ganti surat suara rusak. Ketua KPU Jundi berharap Pemda Tolikara memberi perhatian serius dengan mempersiapkan Kantor dan Gudang KPU yang layak, supaya dapat melakukan penyimpanan surat suara yang sudah tortir.
“Waktu normal hari H pemilihan 2019 tinggal 33 hari lagi, kalau kami membiarkan situasi begini bisa membahayakan kalau surat suara rusak lebih banyak, kita pengadaan lagi sangat rumit, sehingga sebelum terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan Pemda melihat secara serius,” pungkasnya.(Diskominfo/tri)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…