Menteri PPPA: Kabupaten Layak Anak Harus Diseriusi!

WAMENA  – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise meminta perhatian bagi setiap pemerintah kabupaten di Papua untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten layak anak. Yakni dengan beberapa kriteria yang ramah dengan anak harus disediakan,  baik difasilitas umum maupun khusus.

  Menurutnya, di tanah Papua baru Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat yang telah masuk dalam kategori kabupaten layak anak. Sedangkan untuk Jayawijaya, memang pada 2018 lalu telah dilaunching menuju layak anak, namun hal itu harus dibarengi dengan sejumlah indikator yang ada untuk menjadi kabupaten layak anak.

  “Ada 24 indikator yang harus dicapai dan saya minta pemerintah daerah memperhatikan ini, karena saya memberikan penghargaan jika pemimpin daerah sudah memenuhi beberapa target dari beberapa indikator itu,”ungkapnya usai tatap muka bersama sejumlah anak sekolah, komunitas anak dalam advokasi kepada OPD dan stakeholder di Jayawijaya, Kamis (8/8) di gedung Ukumearek Asso Wamena.

  Menteri Yohana menjelaskan, indikator yang dimaksud ialah bagaimana setiap daerah dapat memenuhi akte kelahiran anak, karena semua anak harus punya akte kelahiran, semua anak harus sekolah, lalu ada suatu ruang kreratif untuk anak, taman bermain anak, dan hal itu menjadi hak-hak utama dari anak yang harus diperhatikan pemerintah daerah.

  “Usai Jayawijaya melaunching menuju layak anak dan deklarasi sekolah layak anak, hingga kini perlu ada suatu pendekatan kembali berkaitan dengan menuju layak anak, karena masa transisi dari bupati lama ke bupati baru.”jelas Mentri PPPA

  Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Sekda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jayawijaya, karena dengan bupati baru sehingga perlu ada sosialisasi, pencerahan dan pendekatan mengenai indikator ke bupati agar bisa melaksanakan 24 indikator yang ditentukan

  Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, meski telah melaunching menuju layak anak, namun hal itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dinas pemberdayaan perempuan saja, sehingga untuk mencapai itu harus ada keterlibatan semua.

  “Harus ada keterlibatan dari semua pihak dalam hal ini orang tua, sekolah dan lebih luas lagi pemerintah. Hal-hal ini harus kita wujudnyatakan dalam bentuk kegiatan di masing-masing OPD,” kata Walilo. (jo/tri)