Ia juga mengusulkan agar jika pembangunan KIPP ini tak bisa melalui anggaran dari dana kementrian PUPR, pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut ke kemendagri sehingga lebih fokus, artinya kementrian PUPR fokus membangun IKN, kemudian Kemendari fokus membangun sarana pamongpraja, sebab dulu ada namanya DAK Prasarana pemerintahan itu di Dirjen pembangunan daerah.
“kami juga mengusul agar DPR RI atau kementrian memperbolehkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) di perbolehkan untuk membangun sarana dan prasarana pemerintahan, baik di Provinsi maupun DTI kabupaten karena banyak kabupaten sampai saat ini belum sarana yang baik karena banyak kantor OPD yang masih di Sewa,”beber PJ Gubernur Papua Pegunungan.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban…
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada…
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus memperkuat…
Banyak anak muda akhirnya hanya membawa map lamaran dari satu kantor ke kantor lain tanpa…
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani IPTU Wajedi, didampingi Kanit Binmas AIPTU…