Warga Minta Pjs Kepala Kampung Ninabua Diganti

WAMENA-Puluhan Warga Kampung Ninabua Distrik Aslokobal Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor gedung otonom Kantor Bupati Jayawijaya untuk meminta agar Pjs kepala kampungnya diganti, Selasa (6/10). Pasalnya, mereka menilai Pjs. Kepala kampung  menggelapkan anggaran  dari dana respek, covid-19 dan juga Blt untuk masyarakat kampung. 

  Koordinator Aksi Yali Wuka mewakili masyarakat kampung Ninabua Distrik Asolokobal mengungkapkan bahwa sejak ditunjuk menjadi Plt kepala kampung sejak tahun 2019 lalu sudah banyak anggaran yang diperuntukan untuk warga kampung diambil sendiri.

  “Total anggaran yang telah kami hitung sejak 2019 hingga sekarang sudah mencapai Rp. 536.580.000 yang merupakan hak masyarakat, namun diambil oleh kepala kampung, sehingga kami meminta agar pemerintah melihat masalah ini,”ungkapnya saat ditemui di gedung Wenehule Huby Wamena, Selasa (6/10) kemarin.

   Menurutnya, warga tidak mau masalah ini terus dibiarkan, karena yang dirugikan  adalah masyarakat sendiri, sehingga pemerintah harus mengganti kepala kampung ini dan mengangkat yang baru dan memintanya untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari masyarakat.

  “Kami ingin hak dari masyarakat kampung Ninabua ini dikembalikan kepada masyarakat, oleh karena itu kami datang untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati Jayawijaya untuk melihat masalah ini,”jelas Yali Wuka.

   Mewakili pemerintah daerah Kabid Perencanaan dan Aset Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Lepinus Gombo menyatakan pihaknya baru menerima penyampaian aspirasi dari kampung Ninabua Distrik Asolokobal. Dimana ada sekelompok masyarakat  bersama tokoh intelektual, kepala Distrik, Sekretaris Distrik bersamaan datang dan menyampaikan aspirasi setelah penyaluran dana BLT tahap III.

  “Seharusnya masing-masing kepala keluarga di kampung itu mereka harus menerima Rp 2 juta dari bantuan itu, tetapi mereka merasa tidak puas karena mereka hanya menerima Rp 1, 5 juta, Rp1,2 juta. Padahal ini   penyaluran dua kali,  sehingga mereka memang harus mendapat Rp 2 juta.” bebernya.

   Kata Lepinus Gombo, masyarakat   penempatan Pjs Kepala kampung ini tidak sesuai harapan mereka,  dengan  melakukan pemotongan dana BLT. Hal ini membuat masyarakat marah. “Kami hanya menerima aspirasi ini, namun kami harus sampaikan kepada Bupati yang punya kewenangan mengambil keputusan itu,”katanya. (jo/tri)