Categories: PEGUNUNGAN

Minta Pemerintah Proses PAW Anggota DPRD Yang Pindah Partai

WAMENA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua pegunungan menegaskan Proses pergantian Antar waktu (PAW) bagi Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang mengundurkan diri dari partai itu harus berjalan sesuai dengan mekanisme saja, khususnya di Jayawijaya 6 orang,  Tolikara 1 Orang dan Lanny Jaya 2 orang

Ketua DPD Partai Demokrat Dr. Ones Pahabol , SE, MM menyatakan dalam PAW ini ada aturan baik undang –undang maupun PKPU dan juga anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, maka partai demokrat mengusulkan 9 orang Anggota DPRD dari 3 Kabupaten di Provinsi Papua pegunungan harus di PAW.

“Kita dari DPP Partai Demokrat sudah mengeluarkan surat pemberhentian dan pengangkatan terhadap 9 Anggota DPRD Kabupaten yang pindah partai artinya partai sudah 70 persen melakukan peraturan ini, sisanya 30 persen dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat,”ungkapnya jumat (3/11) kemarin via selulernya di Kantor DPC Partai Demokrat Jayawijaya.

I a menegaskan Bupati Jayawijaya selagi kepala Pemerintahan di wilayah setempat harus memproses pengajuan PAW, kalau itu tak dilakukan maka pihaknya dari Partai Demokrat akan melanjutkan usulan ini ke pemerintahan yang lebih tinggi yakni Gubernur Papua pegunungan untuk memproses ini dengan petunjuk Mentri dalam Negeri dalam hal ini Wakil Mentri dalam Negeri sudah merespon.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 hour ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

2 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

3 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

4 hours ago

TPP Diberikan Berdasarkan Kinerja ASN

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa, mengatakan ASN tidak boleh hanya hadir…

5 hours ago

Pemerataan Akses Energi Harus Jangkau Kampung Terpencil

   “Energi bukan sekadar soal pembangkit, jaringan dan investasi. Energi adalah kebutuhan dasar untuk menerangi…

6 hours ago