

Sosialisasi pelayanan pengaduan bagi pejabat pengelola pengaduan di lingkungan Pemkab Jayawijaya oleh Ombudsman Provinsi Papua, Jumat, (4/8), kemarin. (FOTO: Denny/ Cepos)
WAMENA–Penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya hingga saat ini masih tetap di zona hijau, sejak dari 2019 hingga saat ini.
Asisten Muda Ombudsman Provinsi Papua, Gina Rossy Ikari, SH menyatakan, yang dinilai oleh Ombudsman dua tahun terakhir ini ada 4 dimensi, pertama dimensi input, dimana pihaknya mewawancarai kompetensi di setiap OPD, sedangkan dimensi proses yang dilihat adalah keterpapanan standar layanan.
“Untuk dimensi pengaduan, kita melihat apakah unit pengelolaan pengaduan di masing –masing OPD itu berjalan atau tidak, kita mewawancarai pengguna layanan, jadi masyarakat yang datang mengakses layanan di dinas itu kita ambil 5 sampel dan menanyakan pendapat mereka terkait pelayanan,”ungkapnya, Jumat (4/8), kemarin.
Gina memastikan, tahun lalu dan tahun ini, untuk Kabupaten Jayawijaya masih sama, ada 5 dinas yang dijadikan sampel seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disamping itu ada juga Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Hom –hom.
“Untuk Pemkab Jayawijaya sendiri, penilaian Ombudsman masuk dalam zona hijau, bersama dengan Yapen, kalau dilihat secara nasional, memang Kota Jayapura agak turun dari hijau ke kuning , ini bukan membandingkan atau menjatuhkan yang lain, tapi untuk 3 tahun memang Pemkab Jayawijaya beturut –turut hijau,”katanya.
Secara terpisah, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, saat ini memang ada tim dari Ombudsman yang melakukan penilaian kinerja dari pelayanan publik , sekaligus diberikan Bimtek. Dirinya berharap kepada kepala OPD, apabila ada pengaduan dari masyarakat, itu harus ada tindak lanjut dari OPD tersebut.
“Kita jangan menerima pengaduan, tapi tidak ada penindakan, ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat, sehingga saya berikan penegasan pada OPD untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat,”jelasnya.
Bupati Banua juga mengaku, dari penilaiana Ombudsman mungkin tidak banyak lagi yang dibenahi, sebab setiap tahun, Pemkab Jayawijaya selalu diperiksa dan dirinya bersyukur karena selama 3 tahun beruntun, Jayawijaya masuk dalam zona hijau dan mungkin untuk tahun ini, tetap dipertahankan.
‘Perlu saya tekankan di sini agar setiap OPD menjaga kinerjanya, memang tidak terlalu banyak, karena tiap tahun diperiksa, sehingga kami pun sudah mengetahui apa yang perlu diperbaiki,”bebernya.(jo/tho)
Pemerintah Distrik Sentani terus bergerak melaksanakan program relokasi dan penataan ulang Pasar Lama Sentani, sebuah…
Menurutnya kejadian ini bermula saat beberapa warga sedang mencari ikan di sekitar Kali Ariyau sekitar…
Sengketa pergantian kepala kampung antara asosiasi 328 kampung dengan Pemkab Jayawijaya memasuki tahap akhir. Ya,…
Guna menjaga situasi kamtibmas yang ada di wilayah Kota Wamena, Polres Jayawijaya kembali melakukan razia…
Antrean panjang ini terjadi menyusul dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di…
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu memaparkan materi Gubernur Apolo Safanpo terkait potensi pertanian…