

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi. (FOTO:Foto: Selvi)
TIMIKA – Sekelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menyatakan penolakan terhadap kehadiran Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi. Penolakan itu disampaikan secara terbuka dalam berbagai forum whatssApp group, bahkan ada yang mengancam melakukan pemboikotan dengan berencana melakukan pemalangan Kantor Pusat Pemerintahan.
Meski ditolak, Pj Bupati Valentinus justru memberikan reaksi yang tidak berlebihan. Menurutnya, aksi dari beberapa oknum ini terjadi karena belum mendapat informasi yang jelas, sehingga ia memastikan tidak akan memberikan sanksi bagi ASN tersebut. “Semua itu adalah keluarga besar kami, butuh komunikasi yang baik saja. Diinformasikan dengan baik, saya yakin kita bisa sejalan,” tegasnya.
Sejak awal ditegaskan Pj Bupati, ia hadir di Mimika semata hanya untuk membantu Pemkab Mimika mempercepat proses dan jalannya pemerintahan. Sehingga apa yang menjadi kendala, yang ditakutkan seperti proses lelang dan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik.
Pj Bupati juga akan mengundang berbagai pihak, termasuk media lewat coffee morning, sebagai wadah untuk menyampikan informasi, karena ia berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan dan tidak menutupi berbagai informasi. “Karena informasi yang salah bisa memecah belah masyarakat,” tegasnya.(ryu/tho)
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat…
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut…
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan target…
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua…
Menurut warga, kekuatan ledakan yang terjadi di pinggiran pantai ini terbilang sangat masif. Detik-detik mencekam…
Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar…