

Bupati Merauke Yospeh Bladib Gebze didampingi Kepala Balai Besar Penerapan Moderisasi Pertanian (BBRMP) Papua Dr. Aser Rouw dan Plt Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura Kementan RI Tengku Ahmad Ikbal, saat memberikan penjelasan kepada para pemenang tender cetak sawah baru 2026, Selasa (26/5) (foto:Sulo/Cepos )
MERAUKE- Sebanyak 41 paket pekerjaan telah dimenangkan lewat tender untuk cetak sawah baru di Merauke tahun 2026. Sebanyak 41 paket pekerjaan tersebut ditenderkan lewat e-Katalog yang disediakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
‘’Sudah ada 41 paket telah dimenangkan dengan total luasan 16.194,9 hektar,’’ kata Plt Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura Kementan RI Tengku Ahmad Ikbal di Merauke, Selasa (26/5).
Ikbal menjelaskan, dari 41 paket yang telah dimenangkan tersebut, yang sudah dikontrakan seluas 9.810 hektar. Sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.
‘’Tapi perusahaan yang telah kontrak kerja untuk 9.810 hektar ini sebelum turun bekerja, kita akan melakukan pengecekan alat berat. Apakah alat berat yang ditampilkan dalam profil perusahaan sesuai atau tidak. Misalnya soal jumlah. Ini penting karena berkaitan dengan masa kontrak kerja,’’ jelasnya.
Ikbal mengaku, jika dari verifikasi faktual yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan profil yang ditampikan, maka bisa saja kontrak yang sudah dibuat tersebut dibatalkan.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze meminta komitmen dari rekanan yang telah memenangkan tender tersebut untuk bekerja sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan dalam rangka cetak sawah baru di Merauke tahun 2026. Bupati Yoseph Bladib Gebze menjelaskan bahwa kawasan yang akan dibuka untuk cetak sawah ini merupakan permintaan langsung dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun permintaan langsung secara tertulis kepada pemerintah daerah.
Page: 1 2
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…