MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama dengan Yayasan WWF Indonesia melakukan diskusi terfokus pada pengembangan sistem informasi data spasial dan rancang bangun pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan, Rabu (23/3).
Diskusi terfokus ini sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi antara Yayasan WWF Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sistem informasi yang menyajikan informasi geospasial yang dapat mendukung perencanaan pembangunan dan setidaknya digunakan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data ilmiah yang terstandardisasi/ dapat dipertanggungjawabkan.
Pada kerangka kerja dengan Provinsi Papua Selatan yang periode waktunya kurang dari dua tahun dan kebutuhan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan merupakan agenda Pemerintah Provinsi Papua Selatan maka perlu didukung dalam penyiapan data dan informasi yang akurat. Kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi dan atau instrument screening tools akan sangat membantu Pemerintah Daerah. Selain itu, menilai cepat dalam kebijakan satu peta (KSP) sumber daya yang dapat dioptimalkan dan direkomendasikan ke depan agar berjalan dengan tepat.
Dengan menggunakan visualisasi atau sistem informasi mengomunikasikan metrik secara visual untuk membantu pengguna memahami hubungan yang kompleks dalam datanya. Pembuatan model memperhatikan tiga aspek utama yaitu penyajian data/informasi, personalisasi, dan kolaborasi antar pengguna. Selain itu, berkaitan dengan sistem informasi geospasial akan focus pada lima pilar, yaitu data, sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi/ pengetahuan.
Papua Program Manager Yayasan WWF Indonesia, Dr. Wika Rumbiak, ST, MS.c menyampaikan bahwa, kerja sama pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Yayasan WWF Indonesia, salah satunya menyasar tentang pengembangan sistem informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan. Diskusi awal lintas sektor OPD dan universitas sangat penting dalam membangun pemahaman yang sama untuk pengembangan sistem informasi geospasial terkait kondisi saat ini tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan strategi bersama.
‘’Hasil yang diharapkan dari diskusi terfokus ini antara lain adalah; tersedianya hasil penilaian sumber daya di lingkungan Provinsi Papua Selatan tentang pengembangan sistem informasi geospasial, tersedianya database informasi geospasial (data dasar dan tematik) terstandardisasi, tersedianya sistem informasi geospasial yang telah diujicoba dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis keruangan dan membangun integrasi data dan informasi dengan Tim Rancang Bangun Pembanguna Berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan dan persentase peningkatan kapasitas mitra strategis dan internal WWF-Indonesia dalam pengembangan sistem informasi geospasial,’’ katanya. Dr. Hariman Dahrif, S.Pi, MT, Plt.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan menyampaikan dukungan dalam menyiapkan data dan informasi geospasial sangat esensial dalam perencanaan pembangunan. Dibutuhkan simpul jaringan berbasis data, sumber daya manusia yang mengelola sistem data dan infrastruktur yang layak. Data dan informasi tersebut selayaknya terintegrasi antar sektor agar dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Barandi Sapta Widartono, Dosen Geografi UGM yang menjadi nara sumber mengungkapkan bahwa sistem informasi satu data dan peta ini sangat penting, sehingga dalam pengambil keputusan tidak ada yang over lapping atau tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.
‘’Infrastruktur data parsial tentang kebijakan satu peta kemudian satu data Indonesia,’’ katanya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, setiap daerah di Indonesia wajib memiliki sistem informasi satu data dan satu peta tersebut. Dimana sebagian provinsi di Indonesia telah memiliki sistem informasi satu data dan satu peta tersebut. (ulo)