Categories: MERAUKE

Pawai akan Libatkan Masyarakat dan Seluruh Stakeholder

MERAUKE-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Merauke telah menyiapkan pelaksanaan pawai keliling kota Merauke menyambut penetapan Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) oleh pemerintah pusat mejadi Undang-Undang.

Sekertaris Daerah (Sekda) Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si menjelaskan, pawai yang akan digelar tersebut nantinya akan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Merauke. ‘’Pawai itu sebagai ungkapan kegembiraan kita dari penantian selama 20 tahun. Jadi pak bupati sebelum berangkat ke Jakarta sudah mengarahkan kami  dan menugaskan Asisten I, dimana  kemarin sudah rapat dan rapat tersebut dilanjutkan hari ini,’’jelasnya. 

Menurutnya, pawai ini baru berupa ungkapan kegembiraan dan sangat memungkinkan ketika bupati balik dari Jakarta dan undang-undangnya sudah disahkan maka akan digelar syukuran.

‘’Karena ini penantian dari seluruh rakyat  di PPS 4 kabupaten. Penantian yang sangat lama dan telah digagas oleh orang tua dan tokoh masyarakat kota Pak John Gluba Gebze sejak tahun 2002 atau 20 tahun lalu ,’’ jelasnya. 

Dikatakan Sekda bahwa seluruh masyarakat dan stakeholder dilibatkan dalam pawai tersebut karena yang akan mendapatkan efeknya, tidak hanya ASN tapi seluruh yang ada di Selatan Papua.

Karena akan ada pertumbuhan ekonomi baru, akan ada pelayanan publik yang lebih luas. Misalnya urusan jalan yang tadinya menjadi kewenangan Provinsi Papua maka rentang kendalinya semakin dekat.

‘’Masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk kita sama-sama bergembira atas pengesahan undang-undang itu. Jadi kita akan himbau untuk kita semua bersatu padu bergembira atas penantian yang kurang lebih 20 tahun,’’ pungkasnya. (ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

7 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

8 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

14 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago