Categories: MERAUKE

Masyarakat Adat Merauke Minta Stop Aksi Demo

Gubernur Papua Selatan Terima Perwakilan Pendemo di Ruang Kerjanya

MERAUKE– Sejumlah tokoh adat dari Merauke menemui Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Gedung Negara jalan Trikora Merauke yang saat ini menjadi kantor sementara gubernur Papua Selatan. Kedatangan sejumlah tokoh adat tersebut untuk memberi dukungan kepada gubernur Papua Selatan dan meminta untuk menghentikan aksi demo yang terjadi dalam beberapa hari belakangan.

‘’Kami tidak ingin di Merauke ini ada keributan. Kami sebagai tuan rumah, di depan rumah ada keributan yang membuat kami yang ada di dalam rumah terganggu.Kalau ada yang ribut, tentu kami sebagai tuan rumah marah. Kami mohon jangan adan lagi seperti ini (aksi demo). Karena pemerintah juga ada aturan, begitu juga agama ada aturan.

Jadi semua ada aturan. Jangan kita buat demo. Karena demo bukan aturan adat marind. Demo itu orang luar punya. Tapi kalua orang marind ada masalah, duduk bicara dan buka hati,’’ kata Ketua Umum Adat Sosom, Kasimirus Kaize.

Kasimirus Kaize juga meminta semua orang yang masuk ke Merauke untuk menghormati adat orang Marind sebagai tuan rumah. ‘’Karena kami tidak mau Merauke kacau,’’ tandasnya.

Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Merauke di gerbang pintu utama Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (22/7) (foto:Sulo/Cepos)

Sementara itu, Yud Emanuel Lui Ndiwaen yang mewakili 4 golongan adat mengaku kedatangannya ke tempat tersebut bukan dipanggil gubernur, Kapolres, dandim atau bupati. Tapi dengan hati, datang dan berkumpul untuk bicara meluruskan konflik yang sedang terjadi di meja sosom.

‘’Sehingga kami selaku orang adat, orang tua datang menyampaikan apresiasi dan petunjuk serta nasehat-nasehat kepada anak-anak kami,’’ kata Yud Emanuel.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

16 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

16 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

17 hours ago

Polda Papua Siap Hadapi Berbagai Situasi Kontinjensi

Apel dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige…

17 hours ago

Mentan Klaim Masyarakat Menerima PSN

Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya,…

18 hours ago

Pemerintah Siapkan 20 Ribu Hektare Sawah Baru di Papua

Mentan menegaskan bahwa pembukaan lahan sawah baru merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas stok…

18 hours ago