

Letkol Czi Muh Rois (Foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Bantuan Tunai Pangan (BTP) Minyak Goreng (Migor) akan disalurkan kepada 1000 Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) di Kabupaten Merauke. Penyaluran BTP Migor ini akan dilakukan Kodim 1707/Merauke kerja sama dengan Telkom.
Kepada wartawan, Dandim 1707/Merauke Letkol Czi Muh. Rois Edi Susilo, ST mengungkapkan, jika di Kabupaten Asmat diberikan bantuan ini diberikan kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan maka untuk Merauke hanya PKL dan Warung karena Meauke dianggap bukan daerah pesisir.
”Bantuan tunai pangan adalah bantuan untuk minyak goreng. Itu rencananya akan dibagi kepada 1000 orang. Hanya saja sekarang ini kita masih dalam tahap pendataan,” kata Dandim Muh. Rois.
Syarat untuk menerima bantuan ini, lanjut dia, harus memiliki kartu keluarga dan KTP Merauke dan tentunya memiliki usaha, baik sebagai pedagang kaki lima maupun memiliki warung.
Besarnya dana bantuan yang akan diterima sebesar Rp 300 ribu untuk 3 bulan, di mana setiap bulannya diberikan Rp 100 ribu. ”Sebenarnya akan diberikan minyak goreng tapi dalam bentuk uang sebesar Rp 100 ribu dan untuk 3 bulan sebesar Rp 300 ribu,” jelasnya.
Kepada wartawan, Dandim 1707/Merauke Letkol Czi Muh. Rois Edi Susilo, ST mengungkapkan, jika di Kabupaten Asmat diberikan bantuan ini diberikan kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan maka untuk Merauke hanya PKL dan Warung karena Meauke dianggap bukan daerah pesisir.
”Bantuan tunai pangan adalah bantuan untuk minyak goreng. Itu rencananya akan dibagi kepada 1000 orang. Hanya saja sekarang ini kita masih dalam tahap pendataan,” kata Dandim Muh. Rois.
Syarat untuk menerima bantuan ini, lanjut dia, harus memiliki kartu keluarga dan KTP Merauke dan tentunya memiliki usaha, baik sebagai pedagang kaki lima maupun memiliki warung. Besarnya dana bantuan yang akan diterima sebesar Rp 300 ribu untuk 3 bulan, di mana setiap bulannya diberikan Rp 100 ribu.
”Sebenarnya akan diberikan minyak goreng tapi dalam bentuk uang sebesar Rp 100 ribu dan untuk 3 bulan sebesar Rp 300 ribu,” jelasnya.
Rencananya, bantuan ini dilakukan sebelum lebaran. Tapi karena aplikasi datanya belum final sehingga dari pusat belum menurunkan dananya. ”Tapi kalau sudah ok, kita akan segera salurkan. Kita kerjasamanya dengan Telkom karena aplikasinya dari Telkom,” tandasnya. Ditambahkan, penerima bantuan ini tidak hanya orang yang ada di Kota, namun PKL dan warung dari distrik-distrik juga harus diakomodasi sehingga ada pemerataan dan rasa keadilan.(ulo/tho)
Ditambahkan, penerima bantuan ini tidak hanya orang yang ada di Kota, namun PKL dan warung dari distrik-distrik juga harus diakomodasi sehingga ada pemerataan dan rasa keadilan.(ulo/tho)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…