Categories: MERAUKE

Apolo Bantah Datangkan Banyak Pejabat dari Luar Papua Selatan

MERAUKE – Calon Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membantah tuduhan terhadap dirinya jika telah mendatangkan banyak pejabat dari luar Papua Selatan.  Bantahan ini disampaikan Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke Jumat (18/10) kemarin.   

‘’Jadi tidak benar bahwa semua pejabat di Papua Selatan didatangkan dari luar. Yang benar adalah penjabat gubernur melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dan ada 12 tugas road map Kemendagri  yang kami rangkum menjadi 4 tugas pokok. Karena dari 12 roadmap itu ada yang hampir sama sehingga gabung menjadi 4 misalnya pembentukan kelembagaan, rekruitmen ASN, penempatan pejabat. Meski ada 4 tugas yang berbeda tapi semuanya berhubungan dengan ASN sehinga kita kelompokan menjadi manajemen ASN,’’ tandas Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke, Jumat (18/10) kemarin.

Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena  Pj Gubernur  ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh  Presiden dengan keputusan Presiden  atas usulan Mendagri.

‘’Begitu juga kepala Bappeda itu adalah  pejabat  Wantannas RI. Jadi  mereka penungasan dari kementrian. Jadi bukan Pj yang bawa mereka ke Papua Selatan,’’ tandasnya.

Dikatakan, ASN  yang ada di DOB provinsi  berasal dari 4 unsur. Pertama,  relokasi atau pelimpahan dari kementrian dan lembaga.Kedua berasal dari provinsi induk yang memekarkan DOB tersebut. Ketiga, berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan dan keempat ASN  DOB berasal dari  ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri atau persorangan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pemkot ​Dorong Pelestarian Budaya dan UMKM Lintas Daerah

   Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…

1 hour ago

Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Kantor Bupati Boven Digoel Ditahan

Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…

1 day ago

Pemkab Merauke Godok Status Darurat Karhutla

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…

1 day ago

Kebakaran Hutan di Gunung Tembagapura Padam,  Potensi Api Susulan Perlu Diwaspadai

​Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…

1 day ago

TNI Hormati Putusan MK Soal Pidana Umum di Pengadilan Umum

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…

1 day ago

Siapkan Dana Cadangan Sejak Awal Tahun, Anggaran BLUD Terus Berputar

RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai  sejauh ini masih dalam kondisi…

1 day ago