‘’Kalau tidak ada PSN dan pembangunan perkantoran gubernur, DPRP dan MRP, kemungkinan volume barang yang masuk ke pelabuhan kita akan mengalami penurunan seiring dengan adanya efisien yang dilakukan oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Sebab lanjut Muhammad Rasul Irmadani dari bincang-bincang yang dilakukan dengan pemerintah baik kabupaten dan provinsi di tahun 2025 ini banyak program tidak jalan karena adanya efisien yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
‘’Kalau PSN itu kan swasta terutama untuk perkebunan tebu. Mereka kan konsersium jadi tidak terlalu berpengaruh,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang…
Peringatan tinggi gelombang tersebut muncul di perairan utara Papua dikarenakan beberapa hari terakhir terpantau signifikan.…
Provinsi baru ini nantinya akan membawahi wilayah adat Saireri, yang mencakup lima kabupaten yaitu; Biak…
Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah tiga bulan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca dilantik…
“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga.…
Mesin menderu pelan, membelah air tenang menuju Kampung Enggros, sebuah pemukiman unik yang berdiri di…