‘’Kalau tidak ada PSN dan pembangunan perkantoran gubernur, DPRP dan MRP, kemungkinan volume barang yang masuk ke pelabuhan kita akan mengalami penurunan seiring dengan adanya efisien yang dilakukan oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Sebab lanjut Muhammad Rasul Irmadani dari bincang-bincang yang dilakukan dengan pemerintah baik kabupaten dan provinsi di tahun 2025 ini banyak program tidak jalan karena adanya efisien yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
‘’Kalau PSN itu kan swasta terutama untuk perkebunan tebu. Mereka kan konsersium jadi tidak terlalu berpengaruh,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Penyusunan Renstra tersebut dibahas dalam dua kali rapat koordinasi lintas sektor. Rapat pertama dipimpin langsung…
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan…
“Kami akan usahakan lebih cepat dari waktu yang diberikan gubernur, ada beberapa yang harus diperbaiki.…
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggeng, mengatakan bahwa pergantian tenaga kerja tersebut merupakan tindak lanjut…
Dalam perjalanan, mesin speedboat mengalami gangguan dan mati mendadak sehingga perahu kehilangan kendali dan terbalik.…
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten…