‘’Kalau tidak ada PSN dan pembangunan perkantoran gubernur, DPRP dan MRP, kemungkinan volume barang yang masuk ke pelabuhan kita akan mengalami penurunan seiring dengan adanya efisien yang dilakukan oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Sebab lanjut Muhammad Rasul Irmadani dari bincang-bincang yang dilakukan dengan pemerintah baik kabupaten dan provinsi di tahun 2025 ini banyak program tidak jalan karena adanya efisien yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
‘’Kalau PSN itu kan swasta terutama untuk perkebunan tebu. Mereka kan konsersium jadi tidak terlalu berpengaruh,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura…
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)…
Diketahui, Sisprian telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi di…
Pernyataan itu disampaikannya dalam jumpa pers usai meninjau pelaksanaan imunisasi di Posyandu Panteriek dan Puskesmas…
Manajer Persipura, Owen Rahadiyan, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan pelatih yang akrab…
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 mengamankan seorang pria berinisial YB (34) yang diduga menjabat sebagai…