‘’Kalau tidak ada PSN dan pembangunan perkantoran gubernur, DPRP dan MRP, kemungkinan volume barang yang masuk ke pelabuhan kita akan mengalami penurunan seiring dengan adanya efisien yang dilakukan oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Sebab lanjut Muhammad Rasul Irmadani dari bincang-bincang yang dilakukan dengan pemerintah baik kabupaten dan provinsi di tahun 2025 ini banyak program tidak jalan karena adanya efisien yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
‘’Kalau PSN itu kan swasta terutama untuk perkebunan tebu. Mereka kan konsersium jadi tidak terlalu berpengaruh,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Upaya penyelundupan barang terlarang, terutama Narkotika jenis ganja sebelumnya marak diungkap saat diselundupkan lewat jalur…
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada wartawan di Merauke menyebut, jumlah tenaga…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa saat hujan deras turun bersamaan dengan pasangnya…
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mewajibkan platform seperti…
Tersangka pertama berinisial MM (23) yang diamankan di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Distrik Jayapura…
Kisah itu kini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Banyak yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan…