

Warga Binaan yang telah bebas bersyarat melakukan bersih-bersih Pasar Wamanggu Merauke, Selasa (17/6) kemarin. Kegiatan ini menandai penerapan KUHP baru di tahun 2026 mendatang (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Dalam rangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023 di tahun 2026, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas IIB Merauke Bersama dengan warga binaan yang telah menjalani bebas bersyarat melakukan bersih-bersih sampah di Pasar Wamanggu Merauke, Selasa (17/6) kemarin.
Wakil bupati Merauke Fauzun Nihayah menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan nasional aksi sosial pemasyarakatan melalui klien Balai Pemasyarakatan Peduli.
‘’Apapun yang terjadi terhadap saudara-saudara ini bukan musuh kita. Tapi mereka adalah keluarga kita yang memiliki kesempatan untuk kita bina dan ini merupakan bagian dari sosialisasi untuk penerapan KUHP noor 1 tahun 2023 dan menjadi catatan bagi kita bahwa berdasarkan transformasi hukum nasional kita, kita sudah memiliki UU KUHP baru yang mana UU ini lebih pada restorasi justice,’’ katanya.
Tak hanya itu, dengan KUHP baru tersebut, ada nilai-nilai pembinaan sosial. Selain itu, bagaimana kedepan memanusiakan manusia. ‘’Tentu ini sangat menarik, sehingga Lapas dan Bapas memberikan pembinaan kepada saudara-saudara kita,’’ katanya.
Disamping itu, warga binaan diharapkan dapat menjalankan hukuman dengan baik.
‘’Proses hukum tetap dijalankan, tapi semua proses pembinaan yang ada di Lapas dapat diikuti dengan baik,’’ tandasnya.
Kepala Bapas Merauke Hernowo mengatakan bahwa dengan KUHP Nomor 1 tahun 2023 yang akan diterapkan mulai 2026 itu, tidak semua pelaku tindak pidana akan menjalani hukuman pidana. Namun untuk kasus-kasus tindak pidana ringan terutama untuk kasus yang melibatkan anak dapat dilakukan penyelesaian lewat restorasi justice.
Page: 1 2
Akibat pencurian tersebut, ikon kebanggaan Papua khususnya Kota Jayapura itu hingga kini tampak gelap gulita…
Selain itu bermodal di putaran pertama Persipura juga berhasil mengkandaskan mimpi Barito saat bertandang ke…
Bupati Keerom, Piter Gusbager menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom akan fokus menyelesaikan utang daerah di…
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di…
Langkah strategis ini diambil guna memenuhi hak dasar masyarakat akan akses energi yang stabil, sekaligus…
Kepala BBPOM Jayapura Herianto Baan, mengatakan pengawasan daring dilakukan seiring dengan peningkatan aktivitas jual beli…