Categories: MERAUKE

Penjual Bensin Eceran Bertebaran, Pemkab Merauke Tak Bisa Bertindak

MERAUKE– Kendati bertebaran di sepanjang jalan dalam kota Merauke dan ada di depan mata ternyata pompa bensin eceran eperti Pertamini yang digunakan pedagang berjualan BBM subsidi jenis pertalite  ternyata tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Merauke.

   Kepala Dinas Peridustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Merauke Erick Rumlus ditemui media ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke tidak pernah mengeluarkan izin  untuk pompa mini tersebut.

‘’Kita tidak pernah keluarkan izin  untuk penjualan BBM  subsidi jenis pertalite itu,’’ kata Erick Rumlus di Kantor Bupati Merauke, Selasa (15/4).   Selain tidak memiliki izin, lanjut  Erick Rumlus,  pompa mini tersebut tidak pernah dilakukan  uji tera, sehingga yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat. Karena BBM yang dibeli tidak pernah cukup 1 liter.

‘’Yang ditera itu setiap tahunnya yang ada di SPBU karena itu resmi. Sementara pompa mini itu kalau kita lihat penampung BBMnya tidak memadai karena menggunakan jeringen atau drum. Takarannya juga tidak sampai 1 liter dan seharusnya tidak boleh menjual pertalite diatas harga SPBU karena itu subsidi,’’ katanya.    

   Menurut Erick Rumlus, kalaupun pada pedagang tersebut tetap  menjual maka yang dijual adalah BBM jenis Pertamax, karena BBM tersebut tidak  disubsidi. ‘’Kalau dia menjual Pertalile dalam  jumlah banyak maka itu masuk dalam kategori penimbunan dan itu harus ditindak,’’ katanya.

Ditanya lebih lanjut apa yang menjadi kendala selama ini sehingga Disperindagkop Kabupaten Merauke  belum melakukan penindakan, Erick Rumlus mengaku masalah kewenangan. Karena  untuk BBM subsidi pertalite dan solar itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

8 hours ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

9 hours ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

9 hours ago

Kemendagri Tugaskan Pemprov Papeg Siapkan Langkah Penanganan Pasca Konflik

Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…

10 hours ago

Satresnakoba Polresta Musnahkan 5, 2 Gram Sabu

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…

10 hours ago

Presiden Prabowo Bakal Panen Raya Padi di Merauke

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…

11 hours ago