Sementara dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementrian Dalam Negeri untuk layak dan tidaknya. Tapi, ada komunikasi yang terus kita bangun, adanya program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak bisa diwujudkan, dilakukan dan implementasikan di Papua Selatan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pemerintahan,’’ katanya.
‘’Kalau dari 53 program yang kita ajukan ini dan kita berharap sebagian bisa disetujui, kita sifatnya sebagai penerima manfaat. Tapi yang akan mengelola langsung oleh pemerintah pusat lewat kementrian dan lembaga sesuai dengan program yang disetujui,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…