Categories: MERAUKE

Dorong Nelayan Miliki Kapal Kurang dari 7 GT Punya PKP

MERAUKE– Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perikanan Kabupaten Merauke saat ini tengah mendorong para nelayan yang memiliki kapal  kurang dari 7 GT untuk segera mengurus dan mendapatkan dokumen Perizinan Kapal Perikanan (PKP). 

Karena itu, Dinas  Perikanan Kabupaten Merauke bekerja sama dengan  Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke melakukan sosialisasi kepada ratusan nelayan  terkait dengan PKP untuk kapal –kapal  nelayan dibawah 7 GT tersebut kemarin.

   Kepala  Dinas Perikanan Kabupaten Merauke  Leunard HF Rumbekwan,  menjelaskan, pentingnya  PKP bagi nelayan yang  memiliki kapal-kapal dibawah 7 GT tersebut.  Sebab, selai n kapal nelayan tersebut  memiliki izin, juga kapal-kapal penangkap ikan ukuran dibawah 7 GT tersebut juga akan mendapatkan alokasi BBM subsidi.

‘’Kapal-kapal penangkap ikan ukuran 7 GT ini apabila sudah  memiliki  izin resmi maka dapat kita usulkan untuk mendapatkan alokasi dan menggunakan BBM subsidi  dari pemerintah,’’ katanya.   

Leunard Rumbekwan menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah kapal  penangkap ikan ukuran dibawah 7 GT tersebut tercatat 127 kapal, yang salah satunya  seperti semang  maupun kapal-kapal yang menggunakan mesin luar  atau motor Johnson.

Sementara  itu, Kepala KSOP  Merauke Capt Julivan  Ch. L. Salindeho ,  mengapresiasi program yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke untuk para nelayan kecil itu untuk mendapatkan  pass kecil dan buku perikanan. (ulo)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

23 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago