

MERAUKE- Rencana pembongkaran kantor gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Senin (12/7) ditunda. Padahal, alat berat sudah didatangkan dan siap untuk melakukan pembongkaran gedung yang berada di jalan Biak Merauke tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Drs Marthen Ganna yang ditemui terkait penundaan ini mengungkapkan, bahwa penundaan ini dilakukan oleh Bagian Aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke karena bagian lelang dari Jayapura yang akan menilai gedung tersebut sebelum dan setelah dibongkar belum datang.
“’Jadi masih menunggu tim penilai dari bagian lelang Provinsi. Karena sekarang semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kehati-hatian,’’ jelas Marthen Ganna.
Marthen Ganna menjelaskan bahwa gedung baru untuk Kantor Dukcapil yang akan berlantai dua tersebut langsung ditangani Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke. Sedangkan pihaknya hanya sebagai penerima manfaat atau sebagai pengguna. “Kami sifatnya hanya terima kunci. Tapi semua proses dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke. Soal nilai bangunan, kami tidak tahu,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Merauke Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si mengungkapkan bahwa pembongkaran gedung tersebut harus semua dilakukan sesuai dengan prosedur dan administrasinya harus dilengkapi. ‘’Tentunya sebelum pembongkaran dilakukan, harus ada penilaian dari PU berapa nilai asset tersebut kemudian berita acara pembongkaran harus dilengkapi. Karena ini menyangkut asset negara,’’ jelasnya.
Dikatakan, pembangunan gedung baru berlantai dua ini, karena gedung lama sudah tidak layak. Sementara Dukcapil ini adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. ‘’Kalau musim hujan, sering kebanjiran dan dokumen dan peralatan computer rusak karena terendam banjir sehingga harus dibangun baru,’’ tandasnya. (ulo/tri)
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tak lagi dipandang sebagai tempat akhir dari perjalanan hidup seseorang, melainkan sebuah…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan…
Kasubdit IV Tipidter Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir…
Untuk mencapai pintu rimba, kami memilih menggunakan kendaraan milik warga. Pilihan ini bukan tanpa alasan.…
BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar…
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau di Jayapura, khususnya di wilayah Hamadi hingga Holtekamp, memiliki…