

Kajati Papua Henrizal Husin saat memberikan keterangan kepada wartawan di Merauke, Kamis (10/10) kemarin. (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Henrizal Husin bersama rombongan untuk pertama kalinya sejak menjabat di Papua melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Kamis (10/10). Saat tiba di Merauke, Kajati Papua Henrizal Husin disambut Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng.
Ditemui wartawan di Kejaksaan Negari Merauke, Kajati Henrizal Husin menyebut tujuan utama datang ke Merauke adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kinerja Kejaksaan Negeri Merauke.
Dari Monev yang dilakukan tersebut, Kajati Henrizal Husin menyebut kinerja dari Kejaksaan Negeri Merauke bagus. Karena penyerapan anggarannya sudah mencapai 80 persen. ‘’Juga dari segi penengakan hukum, juga ada beberapa perkara yang ditangani disini,’’ tandasnya.
Soal rencana meninjau lokasi pembangunan Kejaksaan Tinggi di Papua Selatan, Kajati membenarkan hal tersebut. Menurutnya, sebagai provinsi baru pihaknya juga tentu harus antisipasi kedepan. Karena setiap provinsi ada Kejaksaan tinggi, Polda dan Kodam.
‘’Tentu kita juga lihat bagaimana kesiapan daerah untuk menyiapkan sarana prasarana perkaran termasuk dari instansi vertikalnya,’’ jelasnya. Namun begitu, lanjut dia, nantinya ada kajian untuk pendirian Kejati di Papua Selatan tersebut. Karena saat ini, kejaksaan negeri baru ada di Merauke dari 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, kehadiran ke Merauke tersebut untuk memantau Program Strategis Nasional (PSN) untuk swasembada gula dan pembukaan 1 juta hektar sawah di Merauke. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…