Categories: MERAUKE

Kejaksaan Tunggu Hasil Audit BPKP   

Terkait Dugaan Korupsi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun*

MERAUKE–Kasus dugaan korupsi dana Otsus untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke masih dalam tahap penyidikan, sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Merauke belum menetapkan tersangka.

Kajari Merauke,  Radot Parulian, SH, MH, melalui Kasi Pidsus Sugiyanto, SH, saat ditemui wartawan di  Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, Selasa (11/1) mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menentukan sikap terkait  kasus dugaan korupsi yang ditangani pihaknya tersebut. ‘’Kita masih menunggu hasil audit BPKP,’’ kata Sugiyanto. 

Menurut Sugiyanto, setelah nanti ada hasil audit  BPKP  barulah pihaknya  menentukan sikap kasus tersebut dilanjutkan atau tidak. ‘’Kita akan lihat  nanti dari hasil audit barulah kita menentukan sikap. Apakah lanjut atau tidak dari perhitungan kerugian negara itu. Karena kita sepakat, korupsi terkait dengan kerugian negara,’’ jelasnya.

Untuk audit ini,  Sugiyanto mengaku belum mengetahui sampai kapan baru mendapatkan hasilnya. Sebab, yang melakukan audit  ini hanya satu lembaga, sementara yang akan diaudit antriannya panjang. ‘’Karena yang berwenang untuk melakukan audit  BPK atau BPKP. Sehingga kita menunggu saja,’’ jelasnya.

Terkait dengan kasus korupsi yang ditangani  di tahun 2021, Sugiyanto  menyebutkan bahwa ada 6 kasus yang masuk dalam penuntutan. Dimana dari 6 kasus tersebut, 4 kasus  telah diputus yakni  3 tersangka dari  Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehubungan dengan  pengadaan kapal bantuan fiktif dana Otsus, kemudian Kepala Kas  Bank Papua Distrik Suator, Kabupaten Asmat. 

Sementara  kasus korupsi  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel yang divonis  7 tahun penjara, namun pihaknya masih banding ke Pengadilan Tinggi  dikarenakan pertimbangan hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berbeda. JPU menyatakan terdakwa terbukti Pasal 2 UU Tipikor, sedangkan hakim menyatakan terdakwa terbukti Pasal 3 UU Tipikor. ‘’Lalu satu kasus  yang sementara dalam penuntutan di Pengadilan Tipikor yakni Mantan Sekda Mappi. Sementara  sidang pemeriksaan para saksi,’’tandasnya. (ulo/tho)    

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: KRIMINAL

Recent Posts

Atasi Ketimpangan Layanan Medis, Dokter dan Perawat Papua Harus Perkuat Skill

Papua Surgical Update (PSU) 2026 ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari dokter spesialis,…

23 hours ago

Pasca Penertiban, Pemkot Didesak Data Ulang Pedagang

Pares menyatakan, Komisi C secara penuh mendukung langkah tegas Pemkot Jayapura dalam menertibkan area pasar.…

1 day ago

Terindikasi Melanggar, Ribuan Barcode BBM Bersubsidi Diblokir

   Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua dan Maluku Ispiani…

1 day ago

Pemilihan Rektor Uncen Jadi Agenda Prioritas

   Untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan akademik tidak terhenti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan…

1 day ago

Gubernur: Layanan Pertanahan Harus Menjangkau Pelosok!

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong pelayanan pertanahan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok melalui…

1 day ago

Manfaatkan Dana Kampung untuk Kembangkan Potensi Lokal

  Abisai menilai, kearifan lokal dan berbagai potensi yang dimiliki setiap kampung merupakan kekayaan yang…

1 day ago