

Apolo Safanpo (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong 28 program ke pemerintah pusat untuk dibiayai melalui APBN. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, program-program tersebut didorong ke pusat untuk dapat dibiayai lewat APBN karena transfer daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini kembali berkurang setelah di tahun 2025 sudah mengalami pemotongan yang cukup signifikan.
‘’Dengan anggaran yang sangat terbatas, sulit bagi kita untuk melaksanakan 28 program itu sehingga kita coba dorong ke pemerintah atasan untuk dapat dibiayai lewat kementrian dan lembaga yang ada,’’ kata gubernur Apolo Safanpo, baru-baru ini.
Salah satu contoh program yang didorong ke pemeirntah pusat tersebut, jelas Gubernur Apolo Safanpo adalah pembangunan kantor OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang jumlahnya 22 OPD. Sampai saat ini, baru 2 OPD yang dibangun yakni Sekretariat DPRP dan Sekretariat MRP.
‘’Kalau mengharapkan dari DAU, cukup sulit bagi kita untuk bisa membangun kantor-kantor dari OPD yang ada tersebut, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki setelah dilakukan pemangkasan,’’ jelasnya.
Page: 1 2
Selain capaian akademik, pihak sekolah juga mencatat tingkat retensi siswa yang sempurna. Hingga saat…
Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kampung Mosso dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program yang…
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius…
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…