

Para Nelayan saat mengikuti FGD dengan tema jaminan kelancaran berusaha bagi para pelaku usaha perikanan tangkap dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, Selasa, (6/12), kemarin. Sulo/Cepos
MERAUKE- Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka meminta para nelayan yang ada di Merauke untuk melaporkan jika masih menemukan adanya pungutan di tengah laut.
‘’Saya minta kalau masih ada pungutan di laut, kalian harus bersuara. Karena sekarang dunia ini semakin canggih dan mari kita kontrol secara bersama-sama,’’ kata Bupati Romanus Mbaraka, saat membuka forum group discussion bagi pelaku perikanan di Kabupaten Merauke, Selasa (6/12).
FGD yang berlangsung setengah hari tersebut diikuti para nelayan yang sebagian besar berasal di sekitar Pantai Lampu Satu Merauke.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga menjelaskan, sesuai dengan janjinya kalah itu untuk mengusahakan perizinan dapat ditarik kembali ke Merauke, setidaknya ada UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua di Merauke untuk memudahkan para nelayan di Merauke dalam mengurus perizinan.
‘’Puji syukur, provinsinya sudah ada di Merauke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan segera dilantik. Sesudah dilantik, mudah-mudahan semua kewenangan itu dilimpahkan dari provinsi induk ke Provinsi Papua Selatan. Karena itu, saya minta kita semua untuk bersabar,’’katanya.(ulo/tho)
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…