Categories: MERAUKE

Perusahaan yang Sudah Produksi Wajib Berkontribusi

Coffee  morning yang digelar Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Merauke dengan  para pimpinan atau perwakilan pimpinan  perusahaan  perkebunan yang ada di Merauke  di ruang rapat DPMPTSP Kabupaten Merauke, Jumat (6/9).  ( FOTO : Sulo/Cepos)

MERAUKE-Kepala Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si  minta  kontribusi  perusahaan   perkebunan kelapa sawit maupun  Hutan Tanaman Industri  (HTI) yang  sudah berproduksi   kepada  Pemerintah Kabupaten Merauke  dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten Merauke. 

  “Saya berharap, ada semacam kontribusi  dari  setiap  perusahaan  yang  sudah produksi  kepada pemerintah Kabupaten  Merauke,’’ kata  Ruslan Ramli, saat coffee morning dengan pimpinan   atau perwakilan  pimpinan  perusahaan dengan DPMPTSP Kabupaten Merauke, Jumat (6/9).  

    Ruslan membenarkan bahwa   perusahaan perkebunan   yang  telah  beroperasi  di Kabupaten Merauke  sudah membayar  pajak, perizinan  dan CSR, namun  jika memungkinan  perusahaan-perusahaan yang telah  mendapatkan  profit, kedepannya   bisa berkontribusi  bagi  penerimaan asli daerah  dalam rangka membantu daerah membangun  atau membiayai program kegiatan yang menjadi kewenangannya. Sebab, lanjut   Ruslan  Ramli, perusahaan-perusahaan  tersebut  telah beroperasi  di Kabupaten  Merauke. Jadi  setidaknya  harus  ada kontribusi  untuk  pemerintah Kabupaten Merauke.  “Bisa  diberikan  dalam bentuk sumbangan  pihak ketiga,’’ jelasnya.   

   Sementara   itu, dari pihak   perusahaan  perkebunan kelapa sawit meminta pemerintah daerah  untuk membuat payung  hukumnya sebagai dasar  bagi  perusahaan  untuk memberikan  sumbangan  pihak ketiga. ‘’Walaupun  saat ini  kami sedang kempas kempis  dengan sorotan  global,   kami akan   tetap    siap  untuk memberikan konstribusi  bagi daerah dimana kami   berada. Yang    penting ada dibuatkan aturan sebagai dasar bagi  kami,”  kata salah satu  pimpinan perwakilan perusahaan yang hadir. (ulo/tri)  

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago