

Jajaran Komisi IV DPRP saat Rapat Kerja dengan BBPJN Papua-Papua Pegunungan, di Kantor BBPJN yang berlokasi di Tanah Hitam, Kota Jayapura Selasa (3/6) kemarin. (foto: Karel/Cepos.)
JAYAPURA-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat kerja bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, bertempat di Kantor BBPJN yang berlokasi di Tanah Hitam, Kota Jayapura, pada Selasa (3/6/).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, membahas sejumlah isu strategis terkait infrastruktur jalan nasional di Papua. Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah ketimpangan pembangunan akses jalan nasional di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori.
Betaubun menegaskan bahwa sudah belasan tahun dua wilayah tersebut belum mendapatkan perhatian terkait pembangunan jalan nasional. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
“Apakah memang Waropen dan Supiori ini bukan bagian dari Papua, sehingga terabaikan? Belasan tahun tidak ada program pembangunan jalan nasional di sana. Ini yang harus menjadi perhatian Balai Jalan ke depan,” tegas Betaubun.
Ia juga menambahkan bahwa selain Waropen dan Supiori, akses jalan nasional di daerah lainnya seperti Jayapura menuju Sarmi, Mamberamo, dan wilayah sekitarnya juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Page: 1 2
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…