

Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya, pengalaman di daerah-daerah lain bahwa membangun kantor gubernur maupun bupati membutuhkan waktu yang cukup lama.
‘’Untuk apel perdana kita jadwalkan akan dilaksanakan di pusat pemerintahan di KTM Salor pada 5 Januari 2026,’’ kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kamis (4/12).
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya, pengalaman di daerah-daerah lain bahwa membangun kantor gubernur maupun bupati membutuhkan waktu yang cukup lama.
‘’Provinsi Papua Barat saja itu, 3 periode baru kantor gubernurnya baru terbangun. Dua periode gubernur selesai dan masuk periode gubernur ketiga kantor gubernurnya belum selesai. Begitu juga di kabupaten. Bangun kantor bupatinya cukup lama, yang dibangun dengan multiyear. Kalau tidak dijaga dan dikawal itu dia akna hilang. Karena itu saya setiap bulannya langsung turun memantau dan mengecek di lapangan,’’ jelasnya.
Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa pihaknya harus paksa pindah ke pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan tersebut dengan segala keterbatasan dan kekurangan agar mendorong pergerakan arus orang, barang dan jasa sehingga dapat tercipta pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
‘’Kalau kita tunggu sampai semua lengkap baru pindah, nanti tidak pindah-pindah karena tidak lengkap terus. Karena itu, kita harus paksa pindah dengan segala keterbatasan dan kekurangannya,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…