

Tampak Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si., saat membuka Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Revisi Detail Tata Ruang Yowong dan Arso Swakarsa Tahun 2023-2042, Selasa (5/12) di Hotel Arso Grande Arso II. (foto:Istimewa)
Pemkab Keerom Kembali Gelar Konsultasi Publik Dokumen RTRW
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom kembali menggelar kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom dan Rencana Detail Tata Ruang Yowong dan Arso Swakarsa Tahun 2023-2042 di Hotel Arso Grande Arso II, Selasa (5/12).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
“Dalam upaya mewujudkan perencanaan pemanfaatan ruang sesuai karakteristik, potensi, daya dukung dan daya tampung, maka penyusunan KLHS RTRW, dan KLHS RDTR harus mampu mengenali permasalahan, pandangan, tanggapan, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap konsep RTRW dan RDTR yang sedang disusun, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik,” ungkap Wabup Kosasih saat membacakan arahan Bupati Keerom.
Dijelaskan, konsultasi publik pertama penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Keerom dan KLHS RDTR Yowong-Arso Swakarsa telah dilaksanakan dengan menyepakati tiga hal. “Pertama, identifikasi isu-isu strategis, kedua, identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah prioritas isu-isu pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…