

Bupati Keerom, Piter Gusbager (kanan) menghadiri BLOM Republik Indonesia - Papua Nugini (RI-PNG) ke-28 yang digelar di Wewak, Sepik Timur, Papua Nugini, Rabu (5/11). (foto:Erianto / Cepos)
WEWAK – Bupati Keerom, Piter Gusbager, baru saja menyelesaikan rangkaian pertemuan bilateral dalam agenda Border Liaison Officer Meeting (BLOM) Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) ke-28 yang digelar di Wewak, Sepik Timur, Papua Nugini, pada 4-5 November.
Pertemuan penting ini menghasilkan 29 kesepakatan atau isu kepentingan kedua negara, di mana salah satu fokus utamanya adalah pemantapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom.
Bupati Gusbager, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan PLBN Waris telah masuk dalam daftar tujuh PLBN prioritas yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.
“PLBN Waris adalah salah satu PLBN yang masuk dalam usulan kita, dan saat ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Kepres) untuk pembangunannya,” ungkap Bupati Gusbager kepada Cenderawasih Pos, Rabu (5/11).
Dalam forum BLOM tersebut, Pemerintah Kabupaten Keerom bersama Pemerintah Provinsi Papua aktif mendorong Pemerintah Papua Nugini (PNG) agar turut membangun pos perbatasan yang serupa di sisi mereka.
Rencananya, PLBN di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, akan didirikan di Kampung Paitenda. Kemudian dari pihak PNG berencana membangun pos di Kampung Imonda, Distrik Vanimo Green River.
“Dalam BLOM, delegasi PNG dari Distrik Vanimo Green turut hadir dan menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan di sisi mereka. Kami juga berencana mengundang mereka ke Keerom untuk meninjau bersama titik lokasi pembangunan perbatasan yang telah disiapkan,” kata Bupati Gusbager.
Page: 1 2
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut disiapkan sebagai tempat…