

Wakil Bupati Drs. Wahfir Kosasih (kedua dari kiri) bersama Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, (kedua dari kanan) usai mengikuti dialog interaktif, Kamis (4/8). (FOTO: Humas Polres Keerom for Cepos)
KEEROM – Dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang aman dan damai di Kabupaten Keerom, telah dilaksanakan dialog interaktif LPP-RRI Jayapura ‘Live by Phone’ dengan tema “Wujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif” yang bertempat di Aula Mapolres Keerom, Kamis (4/8).
Hadir sebagai narasumber Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, SH, SIK dan Wakil Bupati Keerom Drs. Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si. Kapolres Keerom menyampaikan, di Kabupaten Keerom, masalah yang kerap terjadi yakni kasus pencurian. Dimana sumber masalah ini dari Miras. “Jangan sampai Miras ini menjadi budaya, ini harus ditinggalkan,” tegas Kapolres Keerom.
Selain kasus pencurian, kata Kapolres, banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas juga akibat Miras. “Kita akan menggandeng para tokoh karena di setiap distrik semua ada, dan setiap satu bulan sekali Bhabinkamtibmas berkolaborasi dengan para tokoh,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Wakil Bupati Drs. Wahfir Kosasih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Keerom juga menyadari jika persoalan di Keerom dapat diatasi dengan bergandeng tangan. “Pemerintah Daerah Keerom menyadari bahwa dalam aspek persoalan yang terjadi di Kabupaten Keerom ini harus diselesaikan dengan tuntas,” ucap Wakil Bupati.
Terkait Miras, Wakil Bupati melihat jika banyak warga Keerom yang mengkonsumsi miras dan berlindung dalam pos adat. Sehingga menurut Wakil Bupati, pos adat ini merupakan pekerjaan rumah bersama. “Karena pos adat itu fungsinya untuk memberikan keamanan, tapi faktanya pos adat dipakai untuk orang-orang yang berlindung di Pos Adat,” ujarnya.
Jika ladang jagung sudah ada, maka kami memastikan pos adat ini sudah tidak ada, jangan sampai Miras ini jadi pembenaran karena budaya ini budaya yang salah.
Wakil Bupati juga mengajak masyarakat di Kabupaten Keerom untuk tinggalkan budaya Miras tersebut. Sebab Miras menyebabkan terjadinya beberapa masalah di Kabupaten Keerom. (eri/tho)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…