Menurutnya, evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya nyata memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
“Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia melalui evaluasi yang komprehensif,” ujar Matulessy ke Cenderawasih Pos di Jayapura, Minggu (02/3).
Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan setiap aspek penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
“Tentunya kami selaku penyelenggara memahami akan kekurangan dan kehilafan selama tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Keerom dengan adanya FGD diharapkan bisa menjadi langkah untuk lebih bain lagi kedepannya,” tambahnya.
Kata Matulessy, menekankan pentingnya menerima masukan dari berbagai pihak agar KPU dapat terus menyempurnakan sistem dan prosedur pemilu maupun pemilihan ke depan.
“Dengan adanya masukan-masukan konstruktif ini, diharapkan penyelenggaraan Pilkada berikutnya dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(kim)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengamankan seorang warga negara asing asal Papua Nugini…
Dalam konferensi pers yang digelar pada, Sabtu (16/5) di Wamena, para mahasiswa menilai konflik tersebut…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, kembali mengingatkan seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk menerapkan prinsip…
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menegaskan komitmennya mempercepat pembukaan akses wilayah terpencil di Papua, khususnya…
LL ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis ganja. Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait…
Mereka datang bukan untuk konser musik atau pertandingan sepak bola. Mereka datang untuk menonton film…