

Bupati Biak Numfor, Papua Herry Ario Naap membagikan makanan sehat bergizi kepada siswa PAUD dalam rangka mencegah stunting. ANTARA/Muhsidin
BIAK , 28/12 – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) melakukan rapat evaluasi penuntasan penanganan kasus stunting 2023.
“Tingkatkan kolaborasi dan sinkronisasi terhadap delapan aksi program penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor,” kata Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra pada rapat evaluasi penanganan stunting, Kamis.
Ia mengaku, pencegahan kasus stunting di Kabupaten Biak Numfor harus dilakukan kerja sama dan dukungan berbagai OPD.
Mencegah stunting, menurut Calvin, tidak bisa ditangani sendiri-sendiri tetapi harus lintas instansi dan dukungan semua elemen masyarakat.
“Rapat koordinasi pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kerja bersama untuk menuntaskan penanganan stunting,” harap Calvin.
Sementara, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Biak Susanto mengajak semua jajaran OPD Biak Numfor meningkatkan koordinasi kerja guna menuntaskan penurunan angka stunting.
“Secara nasional target untuk penurunan angka kasus stunting 12-14 persen,” katanya.
Sedangkan untuk Biak, lanjut Susanto, sesuai data yang dilaporkan hingga saat ini sebesar 6,34 persen.
Susanto mengajak pimpinan OPD untuk lebih fokus mengatasi stunting dengan cara meningkatkan koordinasi kerja dalam pelaksanaan program tahun 2024.
Dia meminta sejumlah organisasi perangkat daerah Biak Numfor harus bersatu padu dan saling mendukung dalam melaksanakan delapan aksi penanganan stunting.
“Masing-masing OPD punya peran bersama mengatasi stunting di Kabupaten Biak Numfor,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Johanna Nap mengajak setiap OPD berkomitmen menuntaskan kasus stunting 2024.
“Butuh kolaborasi semua OPD untuk mengurangi kasus stunting di Kabupaten Biak Numfor yang prevalensi capai 6,34 persen,” katanya.( Muhsidin/ANTARA)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…