“Kami telah berkoordinasi dengan KPU dan mereka sedang mempersiapkan laporan tersebut untuk segera disampaikan kepada pemerintah daerah. Tidak ada kendala berarti dalam proses ini, dan kami berterima kasih atas komunikasi yang baik dari KPU sesuai dengan NPHD,” jelasnya, ditemui awak media, Jumat (25/4).
Sesuai dengan NPHD, batas akhir penyerahan laporan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024 adalah tiga bulan setelah penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, yang diperkirakan jatuh dalam dua minggu ke depan, atau tiga bulan setelah penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.
Lebih lanjut, Kepala BPKAD Biak Numfor menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Ia mengapresiasi peran DJPb melalui KPPN Biak yang turut melaporkan, meregister, dan mengontrol proses pengelolaan hibah. (Il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan…
Ketua Pelaksana Harian KPA Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penanganan HIV tidak bisa hanya dilakukan…
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memastikan akan mempersiapkan mobilisasi massa kembali. Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom…
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat…
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…