

Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia, SH.,M.Hum saat memberikan penghargaan sekaligus SK Pembehentian sebagai ASN kepada Mantan Sekda Biak, Markus O Mansnembra, MM, di Lapangan Apel Kantor Bupati, Senin (23/9) kemarin. (foto:Ismail/Cenderawasih Pos)
Mansnembra: Pemerintah Perlu Selesaikan Hak ASN
BIAK-Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM, mundur selaku Sekda Biak Numfor, usai ditetapkan sebagai salah satu calon Bupati Biak Numfor. Pemberhentian Markus Oktovianus Mansnembra sebagai Sekda Biak/ASN lantaran dirinya telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai salah satu bentuk persyaratan yang harus dipenuhi setiap pasangan calon yang berstatus sebagai ASN, untuk mengikuti kontestasi pesta Demokrasi Pilkada serentak 2024.
Pj Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia, memimpin langsung apel gabungan ASN di Kantor Bupati Biak, Senin (23/9). Apel ASN ini juga sekaligus menjadi moment pamitan dari calon bupati Markus Mansnembra.
Pada kesempatan itu, Markus Mansnembra yang telah mengabdi sebagai ASN selama 28 tahun 6 bulan sebagai ASN, menitipkan kepada pemerintahan selanjutnya terkait beberapa hal, diantaranya terkait dengan Hak-hak dari ASN, berupa TPP atau Lauk Pauk. Sebagai tambahan intensif ASN.
“Sebelum meninggalkan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor yang telah menjadi tempat pengabdian selama 28 tahun 6 bulan. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Tentu berbagai prestasi sudah kita dapatkan, tapi juga ada berbagai kekurangan yang dihadapi,” ucap Markus Mansnembra, disaksikan para ASN yang mengikuti Apel pagi itu.
Markus juga menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasihnya kepada Pj Bupati Biak yang telah mengawal seluruh proses administrasi SK pemberhentian sebagai ASN.
Pada kesempatan itu, Sekda Markus juga menyampaikan pesan kepada para ASN untuk tegakkan prinsip dalam bekerja, yaitu “Kerja ikut aturan bukan kerja ikut kata hati,” ucap Markus berapi-api.
Page: 1 2
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…