

Sekda Supiori, Dra. Vera Wanggay mewakili Bupati Supiori Drs. Yan Imbab dan Wakil Bupati Nikodemus Ronsumbre melakukan penandatanganan kerjasama penggunaan aplikasi CMS (FOTO:Marthen/Cepos)
SUPIORI – Pemerintah Kabupaten Supiori melakukan penandatanganan kerjasama dengan BRI dalam hal penggunaan aplikasi Cash Management System ( CMS ) BRI dalam pengelolaan Kas Daerah Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Supiori di Aula Jules Warikar, Jumat,(20/10).
Sekertaris Daerah Supiori, Dra. Vera Wanggay mewakili Bupati Supiori Drs. Yan Imbab dan Wakil Bupati Nikodemus Ronsumbre dalam penandatanganan kerjasama tersebut.
Bupati Supiori dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Supiori, Dra. Vera Wanggay mengatakan kerjasaama tersebut dilakukan dalam rangka percepatan elektroniksasi sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2021 tentang percepatan dan perluasaan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten / kota, serta tata cara implementasi transkasi pemerintah daerah.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrument non tunai dan mendukung gerakan nasional non tunai Pemerintah Daerah Supiori menurut dia berkolaborasi dengan BRI selaku BUMN melakukan implementasi system pembayaran secara elektronik yang digunakan lebih modern dengan menggunakan cash management system ( CMS).
“Mendengar CMS mungkin sudah tidak asing bagi kalangan para bendahara pengeluaran OPD mengingat kita telah menggunakan aplikasi CSM pada Bank Papua dalam pengelolaan kas daerah,”ungkapnya
Diharapkan para bendahara pengeluaran di seluruh OPD di Kabupaten Supiori aktif ikut andil dalam gerakan nasional non tunai melalui penggunaan CMS pada masing-masing bank sesuai dengan rekening bendahara pengeluaran OPD “Hal ini merupakan salah satu upaya menjalangkan intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,”jelasnya
Ia juga berharap dengan penerapan aplikasi CMS ini dapat mendorong percepatan realisasi anggaran serta mengeliminasi persoalan-persoalan yang rentang terjadi dalam proses pencairan dana di BPKAD selaku bendahara umum daerah. (ren/tri)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…