Categories: BIAK

Kelola Kasda, Pemda Supiori Gunakan Aplikasi CMS BRI

SUPIORI – Pemerintah Kabupaten Supiori melakukan penandatanganan kerjasama dengan BRI dalam hal penggunaan aplikasi Cash Management System ( CMS ) BRI dalam pengelolaan Kas Daerah Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Supiori di Aula Jules Warikar, Jumat,(20/10).

Sekertaris Daerah Supiori, Dra. Vera Wanggay mewakili Bupati Supiori Drs. Yan Imbab dan Wakil Bupati Nikodemus Ronsumbre dalam penandatanganan kerjasama tersebut.

   Bupati Supiori dalam sambutannya yang dibacakan Sekda  Supiori, Dra. Vera Wanggay   mengatakan kerjasaama tersebut dilakukan dalam rangka percepatan elektroniksasi sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2021 tentang percepatan dan perluasaan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten / kota, serta  tata cara implementasi transkasi pemerintah daerah.

   Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrument non tunai dan mendukung gerakan nasional non tunai Pemerintah Daerah Supiori menurut dia berkolaborasi dengan BRI selaku BUMN melakukan implementasi system pembayaran secara elektronik yang digunakan lebih modern dengan menggunakan cash management system ( CMS).

   “Mendengar CMS mungkin sudah tidak asing bagi kalangan para bendahara pengeluaran OPD mengingat kita telah menggunakan aplikasi CSM pada Bank Papua dalam pengelolaan kas daerah,”ungkapnya

   Diharapkan para bendahara pengeluaran di  seluruh  OPD di Kabupaten Supiori aktif ikut andil dalam gerakan nasional non tunai melalui penggunaan CMS pada masing-masing bank sesuai dengan rekening bendahara pengeluaran OPD “Hal ini merupakan salah satu upaya menjalangkan intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,”jelasnya

   Ia juga berharap dengan penerapan aplikasi CMS ini dapat mendorong percepatan realisasi anggaran serta mengeliminasi persoalan-persoalan yang rentang terjadi dalam proses pencairan dana di BPKAD selaku bendahara umum daerah. (ren/tri)

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos
Tags: BANKSUPIORI

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

1 day ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago