Categories: BIAK

Efisiensi Anggaran Tekan Aktivitas Perekonomian di Biak Numfor

Dampaknya Terasa di Berbagai Sektor

BIAK – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada triwulan I dan II tahun 2025 mulai berdampak signifikan terhadap roda perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Biak Numfor, Akhmad Fauzi, saat memberikan keterangan terkait kondisi ekonomi daerah.

Menurut Fauzi, berkurangnya kegiatan dan pekerjaan dari pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pengurangan perjalanan dinas dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah.

“Pembangunan rumah, misalnya, jika terkena efisiensi anggaran maka pekerjaannya bisa terhenti sementara. Akibatnya, tenaga kerja berkurang, dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan,” ujar Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi mengungkapkan bahwa hasil supervisi yang dilakukan melalui data Industri Menengah Kecil (IMK) dan survei konstruksi menunjukkan adanya penurunan drastis dalam kegiatan fisik di lapangan. Sejumlah perusahaan kontraktor yang biasanya aktif kini tidak memiliki kegiatan sama sekali.

“Otomatis, buruh harian atau pekerja lepas juga terdampak. Ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, ada pula yang hanya menerima insentif kecil. Situasi ini memaksa banyak pihak untuk bertahan dengan pendapatan yang sangat terbatas,” tambahnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

23 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago