“Kami di DPR bukan eksekutor, tapi kami akan menjadi jembatan yang kuat, apalagi ketika Bapak Ibu datang langsung membawa data. Kalau ada data valid bahwa ada manipulasi atau ketidakadilan, itu akan menjadi kekuatan kita untuk mengajukan pembatalan atau revisi,” kata Asari.
Ia mengajak para tenaga honorer untuk tidak melakukan aksi palang atau pemblokiran jalan atau kantor, namun terus menyuarakan aspirasi secara damai dan disertai bukti-bukti kuat.
“Kalau kita ingin membatalkan sebuah keputusan, kita harus lawan dengan data. Kami, 25 anggota DPRK, siap memperjuangkan aspirasi ini jika memang itu adalah hak masyarakat,” tegasnya.
Asari juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini secara adil dan bijaksana.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bupati mengungkapkan bahwa transportasi laut mulai mengalami kendala serius, di mana kapal cepat yang menjadi…
Menurutnya, TPAKD bukan sekedar forum koordinasi melainkan instrumen kebijakan daerah guna memperluas inklusi keuangan masyarakat,…
Dalam arahannya, Bupati Frans Mote menegaskan bahwa pembangunan 10 unit rumah ini tersebar di beberapa…
Dalam arahannya, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar…
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua…
Plt Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan data masyarakat miskin yang ada di Jayawijaya…