“Kami di DPR bukan eksekutor, tapi kami akan menjadi jembatan yang kuat, apalagi ketika Bapak Ibu datang langsung membawa data. Kalau ada data valid bahwa ada manipulasi atau ketidakadilan, itu akan menjadi kekuatan kita untuk mengajukan pembatalan atau revisi,” kata Asari.
Ia mengajak para tenaga honorer untuk tidak melakukan aksi palang atau pemblokiran jalan atau kantor, namun terus menyuarakan aspirasi secara damai dan disertai bukti-bukti kuat.
“Kalau kita ingin membatalkan sebuah keputusan, kita harus lawan dengan data. Kami, 25 anggota DPRK, siap memperjuangkan aspirasi ini jika memang itu adalah hak masyarakat,” tegasnya.
Asari juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini secara adil dan bijaksana.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Danrem 172/ PWY Brigjen TNI. Robby Suryadi untuk upaya pengejaran tentunya ada upaya yang dilakukan…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan sejak beberapa hari terakhir, keberadaan kabut asap tebal akibat…
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke Rudi, mengatakan, kedua survivor ditemukan setelah Tim…
Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menyatakan dukungan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, sejumlah ruas jalan saat ini tengah dikerjakan untuk membuka…
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BTNW Acha Anis Sokoy untuk meluruskan persepsi masyarakat mengenai lokasi sejumlah…