“Kami di DPR bukan eksekutor, tapi kami akan menjadi jembatan yang kuat, apalagi ketika Bapak Ibu datang langsung membawa data. Kalau ada data valid bahwa ada manipulasi atau ketidakadilan, itu akan menjadi kekuatan kita untuk mengajukan pembatalan atau revisi,” kata Asari.
Ia mengajak para tenaga honorer untuk tidak melakukan aksi palang atau pemblokiran jalan atau kantor, namun terus menyuarakan aspirasi secara damai dan disertai bukti-bukti kuat.
“Kalau kita ingin membatalkan sebuah keputusan, kita harus lawan dengan data. Kami, 25 anggota DPRK, siap memperjuangkan aspirasi ini jika memang itu adalah hak masyarakat,” tegasnya.
Asari juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini secara adil dan bijaksana.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops AKP Edy T Sabhara menjelaskan untuk insiden jembatan yang putus…
Menurut Rocky, Dinas Pendidikan Kota Jayapura telah mengingatkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD…
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP,…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Dari total 46 lulusan tersebut, tercatat 22 murid berasal dari peminatan IPA dan 24 murid…